Kamizi, Fajar (2019) POLITIK HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM YANG MEMBENTUK KARAKTER KAUM MUDA INDONESIA. Masters thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
2. BAB I.pdf Download (623kB) | Preview |
|
|
Text
3. BAB II.pdf Download (670kB) | Preview |
|
|
Text
4. BAB III.pdf Download (796kB) | Preview |
|
|
Text
6. BAB V.pdf Download (370kB) | Preview |
Abstract
Undang-Undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (UU Gerakan Pramuka) merupakan payung hukum bagi gerakan pramuka. UU Gerakan Pramuka lahir sebagai respon dari Pemerintah dan DPR untuk merevitalisasi Gerakan Pramuka. Revitalisasi dilakukan karena kondisi gerakan pramuka yang memprihatinkan. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 yang diharapkan dapat menjadi wadah pembentukan jatidiri bangsa, semangat nasionalisme, dan patriotisme bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi hal tersebut masih belum berdampak positif dan sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2015, dimana Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengusulkan dilakukannya perubahan Undang-Undang tentang Gerakan Pramuka melalui DPR RI, sehingga hal ini menjadi sangat miris jika dilihat masa berlaku Undang-Undang tersebut baru 5 tahun berjalan. Undang-undang yang memiliki peranan strategis dalam pelaksanaan tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara seharusnya dibentuk dengan tujuan yang jelas, rumusan yang sesuai, memiliki kepastian hukum, berkesinambungan, keserasian dan keselarasan. sehingga suatu undang-undang yang dibentuk dalam jangka waktu yang lama dapat bertahan dan sesuai dengan kondisi masyarakat dimasa depan dengan selalu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang tersusun secara terarah dan sistematis sebagai politik hukum nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini memfokuskan mengenai Bagaimana Tinjauan Historis dibentuknya Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka? Dan Bagaimana Politik Hukum terhadap pembentukan Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka? ; Penulisan tesis ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan sejarah (Historical approach), Pendekatan perundang-undangan (Statute approach), dan Pendekatan Konsep (Conseptual Approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh oleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik analisis hukum Deskriptif analitis yang dapat dilakukan dengan berbagai metode interpretasi, dalam rangka penarikan kesimpulan. Politik hukum nasional terhadap Gerakan Pramuka bersifat hukum Progresif yang dipengaruhi oleh perubahan keadaan sosial pada masyarakat. UndangUndang No.12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang merupakan law is tool of social engineering diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut dengan menumbuhkan karakter bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, memiliki semangat Nasionalisme dan Patriotisme, bermoral berdasarkan Pancasila serta menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa melalui Pendidikan kepramukaan. Gerakan Pramuka melalui penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan memiliki peranan strategis dalam proses pembangunan sumber daya manusia yang ideal dan sesuai dengan yang dicita-citakan. Dimana dalam pendidikan kepramukaan memberikan penanaman nilai-nilai kebangsaan, mencetak Generasi muda yang berkarakter, memiliki semangat kebangsaan, Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. menganut asas Pancasila.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Syariah dan Hukum > Hukum (Umum) |
| Divisions: | ?? Hukum_Tata_Negara(S2) ?? |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 13 Sep 2021 06:10 |
| Last Modified: | 13 Sep 2021 06:10 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/10334 |
Actions (login required)
 |
View Item |