PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK�POKOK AGRARIA DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SIANTI, AMALIA (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK�POKOK AGRARIA DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

Preview	Text BAB 1.pdf Download (353kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (457kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (525kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah. Dengan permasalahan pada Perlindungan Hukum Atas Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat masih banyak terjadi di kalangan masyarakat. Adapun Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum Terhadap Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Research. Metode yang digunakan penulis ini adalah menggunakan Teknik (Library Research) yaitu penulis, mengumpulkan data dari berbagai refrensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, seperti buku, jurnal, ilmiah, surat kabar, website, dan lain-lain. Dari Hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa Untuk mendapatkan Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Hak Milik Atas Tanah harus diadakan pendaftaran di Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah dan telah dinyatakan dalam Undang�Undang Pokok Agraria Pasal 19 ayat (2) huruf c bahwa akhir kegiatan pendaftaran tanah yang diadakan oleh Pemerintah adalah surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Begitupun dengan Hukum ekonomi Syariah untuk menghindari perselisihan di antara dua pihak yang melakukan transaksi jual beli dikuatkan dengan adanya surat tanda bukti dan hendakalah mengadakan saksi ketika mengadakan jual beli

Item Type:	Thesis (Undergraduate Thesis)
Subjects:	Syariah dan Hukum > Hukum (Umum)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > 74234 - Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Depositing User:	UPT Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	14 Sep 2021 01:10
Last Modified:	14 Sep 2021 01:10
URI:	http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/10575

Actions (login required)

View Item