QHOTIMAH, QUSNUL (2019) TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGRI PALEMBANG NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2016/PN.PLG). Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
BAB 1.pdf Download (442kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (716kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (440kB) | Preview |
Abstract
Tindak pidana korupsi dikatagorikan sebagai kejahatan yang luar biasa karena dampak yang ditimbulkan memang luar bias. Praktek korupsi yang terjadi hampir dalam segala hal kehidupan telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang terdepan dalam bidang korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terhadap sanksi tindak pidana korupsi dana desa dilakukan oleh kepala desa dan pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana korupsi dana desa dalam putusan Nomor 9/PID-SUS/TPK/2016/PN.PLG Penelitian ini dilaksanakan dikota Palembang yaitu pada Pengadilan Negeri Palembang. penelitian ini terdiri dari satu alat pengumpulan data, yaitu studi kepstakaan. Data yang di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas, juga di kemukakan perbedaan tersebut. Kemudian ditarik kesimpuln secara deduktif. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian adalah perbuatan terdakwa I memenuhi unsur dalam tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana korupsi dana desa dilakukan oleh kepala desa (Analisis Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2016/PN.PLG) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.50.709.671,73 (lima puluh juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu tujuh puluh tiga rupiah). Dan dalam tinjauan hukum pidana islam pelaku tindak pidana korupsi yaitu penegakan sanksinya termasuk dalam kategori jarimah hudud/ had. Kata Kunci: Sanksi, Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana Korupsi, Kepala Desa
| Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
|---|---|
| Subjects: | ?? BP ?? Syariah dan Hukum > Hukum (Umum) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > 74231 - Hukum Pidana Islam (Jinayah) |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 17 Sep 2021 03:01 |
| Last Modified: | 17 Sep 2021 03:01 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/10728 |
Actions (login required)
 |
View Item |