BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

1

	Manusia mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang adakalanya dapat terpenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama dalam hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama ini tentunya dilakukan dengan orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. 
“Manusia yang mempunyai kepentingan bersama ini bersama-sama memperjuangkan suatu tujuan tertentu secara bersama pula, dalam hubungan inilah mereka mengadakan suatu akad kerjasama dalam bidang perniagaan dengan mendirikan serikat usaha.” (Pasaribu 1994 : 74)
Menurut Muslehuddin (1995 : 91) usaha perniagaan  dalam Islam diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori diantaranya :
Pertama sah yaitu jika asal (objek yang diakadkan) dan keadaannya selaras dengan kehendak hukum, yakni barang yang digunakan jelas dan tidak samar-samar. Kedua makruh yaitu jika asal dan keadaannya selaras dengan kehendak hukum namun masih memiliki hubungan dengan yang diharamkan, yakni barang yang jelas namur terdapat unsur melakukan kecurangan. Ketiga fasid, rusak, yaitu seandainya asal selaras dengan kehendak hukum namun keadaannya tidak selaras dengan kehendak hukum. Keempat bathil jika bathil maka jelas-jelas usaha perniagaan itu tidak sah, seperti memberatkan tentang cara yang adil.

Ketentuan yang diterapkan tersebut bertujuan, menghindari usaha mencari kekayaan dengan jalan yang tidak adil, dan untuk memastikan agar perniagan itu dapat dilakukan dengan adil. Oleh sebab itu, ketika ingin melakukan pengembangan usaha baik dengan motif untuk mencari keuntungan maupun yang bersifat sosial perlu melakukan hubungan yang bersifat kemitraan, dimana dalam hubungan tersebut prinsip berdiri sejajar dan saling menghargai antar lembaga sangatlah perlu. Dengan prinsip ini hendaknya tidak akan ada suatu perasaan rendah atau tinggi dengan rekan mitra usaha kita.
Seiring dengan kemajuan pertumbuhan perekonomian di Indonesia, timbul pula berbagai sarana transportasi seperti kendaraan. Salah satu bentuk kendaraan yang dipergunakan oleh banyak orang yaitu angkutan umum travel, yang dipergunakan orang untuk jasa angkutan. Dengan adanya angkutan umum travel membuat orang menjadi lebih mudah untuk mencapai ke sesuatu tempat yang diinginkan.
Pada umumnya masyarakat Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, merupakan sekelompok masyarakat yang kehidupannya memiliki banyak usaha atau mata pencaharian, seperti petani, pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sopir. Diantara salah satu mata pencaharian tersebut yang juga cukup mendominasi adalah sopir kendaraan travel. Kemudian pada masyarakat Seritanjung orang yang memiliki kendaraan kesulitan untuk mengelola dan mengendarai kendaraan mereka sendiri. Sementara itu di lain pihak ada sekelompok masyarakat yang tidak memiliki mobil dan memiliki pengalaman untuk menjadi sopir diantaranya sopir angkutan umum travel untuk mereka kendarai sebagai angkutan umum.
Para sopir angkutan umum travel yang tidak mempunyai mobil sendiri mereka terpaksa untuk mengerjakan/mengelola mobil orang lain sebagai mata pencahariannya, guna memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarganya.
Travel (angkutan umum) adalah suatu kendaraan yang digunakan masyarakat untuk sarana angkutan umum dalam artian untuk mengangkut orang dan barang dari suatu tempat ketempat yang lain. (Wawancara dengan Bapak H. Latif selaku pemilik  kendaran travel, 08 April 2010)
Sedangkan travel menurut Kamus Bahasa Inggris Indonesia (1976 : 602) memiliki arti yaitu perjalanan, agen perjalanan, ongkos perjalanan berpergian.
Mengenai pengangkutan itu sendiri menurut Pasaribu (1994 : 160) perjanjian pengangkutan adalah perjanjian yang terdiri dari dua segi, yaitu adanya pihak yang bersedia untuk mengangkut dan adanya pihak yang diangkut dari suatu tempat ke tempat yang lain.
	Pada masyarakat Desa Seritanjung, terdapat suatu kerjasama hanya antara dua pihak, yaitu pemilik mobil dengan sopir. Dengan sistem bagi hasil oleh masyarakat Desa Seritanjung tanpa ada pihak lain, seperti badan pemerintahan setempat, pemangku adat, maupun pemangku agama, dan lain-lain.
Pada masyarakat Desa Seritanjung pelaksanaan sistem bagi hasil yang biasanya semua biaya operasional terhadap angkutan umum travel seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), pembayaran retribusi, termasuk onderdil dan ketentuan lainnya ditanggung oleh pihak pemilik modal. Yang dalam hal ini pengelolah hanya menjalankan dan mengelolah angkutan umum travel tersebut.
Sehubungan dengan hal di atas bahwasanya sistem bagi hasil yang terdapat di Desa Seritanjung tersebut mempunyai ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1.	Pemilik modal harus memberikan ongkos jalan kepada sopir/pengelola angkutan umum travel sebesar Rp 100.000,- yang digunakan untuk keperluan Bahan Bakar Minyak (BBM), pembayaran retribusi, dan keperuan lainnya yang menyangkut angkutan umum travel setiap kali pemberangkatan.
2.	Dalam biaya makan dan keperluan pengelola, sopir dapat mengambil dari hasil dari pendapatan angkutan umum travel dalam memenuhi kebutuhan seorang pengelola.
Dalam hal perjanjian untuk menyerahkan barang kepada orang lain, pada umumnya mengatakan bahwa pihak yang diberi amanah harus menjaga jangan sampai barang yang akan diserahkan itu sebelumnya hilang atau musnah. Menghilangkan, membuang atau membinasakan barang yang harus diserahkan itu, maka sudah barang tentu ia harus mempertangung jawabkannya. (Prodjodikoro 2000 : 42) 
Dalam kerjasama biasanya disebabkan diantara satu sama lain saling membutuhkan tolong menolong, sebagaimana ciri khas masyarakat pedesaan. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman :
وتعا ونوا على ا لبر والتقوى ولاتعا ونوا على الاثم والعدوان
( Q.S. 5 Al Maidah : 2 )
	Ayat di atas menerangkan bahwa Islam itu menghendaki agar tiap-tiap manusia untuk berlaku baik dan saling tolong menolong terhadap sesamanya dan terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan muamalah, dalam hal ini juga Islam menghendaki terhadap manusia dengan yang lainnya supaya saling memberi bantuan yang patut dikala perlu dan berusaha menghasilkan manfaat bagi orang lain.
	Seperti terdapat dalam hikmah mudharabah, Allah Swt menganuhgerahkan kelebihan yang berbeda-beda diantara manusia, disamping itu kekurangan-kekurangannya. Kelebihan yang berbeda-beda itu apabila digabung akan membuahkan suatu hasil yang tidak dapat dijangkau apabila dilakukan seorang diri.
	Ada orang memiliki kelebihan harta, tetapi tidak memiliki keterampilan dagang dan indistri. Sebaliknya ada orang yang memiliki keterampilan dagang dan industri tetapi tidak mempunyai modal. Apabila kelebihan masing-masing orang tersebut digabung, niscaya dapatlah bekerja sama membentuk usaha yang produktif dan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak.	(Ya’qub 1999 : 266)
	Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. (Antonio 2001 : 95)
Perjanjian bagi hasil itu ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seorang atau pada badan hukum pada pihak lain. (Pasaribu 1994 : 61)
Sedangkan bagi hasil itu sendiri adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal.
Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keterampilan) dipadukan menjadi satu. Kerja sama dalam bentuk ini disebut mudharabah oleh ulama Irak, dan disebut dan disebut qiradh oleh ulama Hijaz. (Hasan 2003 : 169)
Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai sistem bagi hasil dan mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi yang membahas tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA ANGKUTAN UMUM TRAVEL (Studi Kasus di Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir)”.

B. Rumusan Masalah
	Adapun dalam penelitian ini terdiri dari dua buah permasalahan yaitu :
1.	Bagaimana sistem pelaksanaan bagi hasil pada angkutan umum Travel di Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir ?
2.	Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada angkutan umum Travel di Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu
Kabupaten Ogan Ilir ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :
1.	Sistem pelaksanaan bagi hasil pada angkutan umum Travel di Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir
2.	Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pelaksanaan bagi hasil pada angkutan umum Travel di Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir
Kegunaan penelitian ini adalah :
1.	Bagi penulis, dapat dijadikan bahan untuk menambah pengetahuan dalam mengaplikasikan/menerapkan materi mata kuliah pada program S1 Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah
2.	Bagi masyarakat Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan ilir, sebagai masukan dan dapat memberikan motivasi serta mendorong masyarakat Desa Seritanjung untuk meningkatkan kreatifitas dan pendapatan demi terus berkembangnya masyarakat Desa Seritanjung itu sendiri.
3.	Bagi akademis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya, terutama bagian sistem bagi hasil (mudharabah).

D. Defenisi Operasional
Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa arti dan maksud dari judul skripsi ini yaitu:
1.	Tinjauan adalah hasil meninjau , pandangan pendapat, sesudah menyelidiki, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 : 1198). Dalam hal penelitian ini penulis ingin meninjau terhadap sistem bagi hasil angkutan umum travel di Desa Seritanjung.
2.	Hukum Islam yaitu suatu peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-quran dan Al-hadits, hukum syarak. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 : 411)
3.	Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
4.	Bagi hasil adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang sebagai pengelola, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. (Hasan 2003 : 169), dalam hal penelitian ini bagi hasil yang dimaksud adalah bagi hasil terhadap pembagian bagi hasil pada angkutan umum travel di Desa Seritanjung.
5.	Angkutan umum : kendaraan yang dijadikan tranportasi operasional yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain, Berlaku untuk umum.
6.	Travel (angkutan umum) adalah suatu kendaraan yang digunakan masyarakat untuk sarana angkutan umum dalam artian untuk mengangkut orang dan barang dari suatu tempat ketempat yang lain. (Wawancara dengan Bapak H. Latif selaku pemilik  kendaran travel, 08 April 2010). Sedangkan travel menurut Kamus Bahasa Inggris Indonesia (1976 : 602) memiliki arti yaitu perjalanan, agen perjalanan, ongkos perjalanan berpergian.
7.	Studi kasus ialah pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisa suatu kasus secara mendalam dan utuh. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 : 1093), dan dalam hal penelitian ini penulis akan menganalisa kasus yang ada di Desa Seritanjung tentang sistem bagi hasil pada angkutan umum travel. 
Dari beberapa pengertian tersebut di atas, maka penulis dalam hal ini menyimpulkan dan tertarik dengan sebuah judul skripsi tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum Travel Studi Kasus di Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir “.

E. Penelitian Terdahulu
Ada beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai bagi hasil : Rohani (2005) yang telah mengadakan penelitiannya tentang “Perjanjian Bagi Hasil Antara PT. Telkom Dengan Wartel Erlando Bukit Lama Dalam Relevansinya Dengan Syirkah Inan”. Dalam tulisannya menerangkan bahwa sistem bagi hasil antara PT. Telkom dengan wartel Erlando, adapun persamannya berupa pembagian keuntungan sama besar yaitu 50%-50% sedangkan perbedaannya ialah kalau pada syirkah inan sistem bagi hasil atau pembagian keuntungan sangat tergantung pada kesepakatan bersama (musyawarah). Sedangkan dalam sistem bagi hasil antara PT. Telkom dengan wartel Erlando itu tergantung pada pendapatan yang diperoleh pihak pengelola wartel tiap bulanya, dan hal itu sudah ada ketentuannya dari PT. Telkom bagi hasil yang tergantung pada pendapatan itu disebut dengan sistem bagi hasil progresif.
Yustin Yuliza (2007) telah mengadakan penelitiannya tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Kopi (Studi kasus pada masyarakat Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat)”. Dalam tulisannya menerangkan bahwa dalam sistem bagi hasil kebun kopi Desa penantian kecamatan Jarai Kabupaten Lahat adalah pemilik lahan tidak dapat mengelola sendiri kebunnya, sedengakan dipihak lain ada orang yang mau untuk mengelolahnya. Dengan adanya hal demikian maka timbullah suatu kerja sama dengan akad bagi hasil antara kedua belah pihak.
Kemas Asmir (2001) telah mengadakan penelitiannya tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari’ah Al-Falah Serta Dampak Ekonomi Nasabah Di Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin”. Dalam tulisannya menerangkan bahwa sistem bagi hasil dalam perbankan syari’ah seperti BPRS al-falah yang diterapkan dalam akad Mudharabah, akad ini dibolehkan didalam Islam karena bertujuan saling membantu antara pemilik modal dengan seorang ahli dalam mengelola uang atas dasar saling membantu dalam modal ini. Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam memproduktifkan modal itu. Kebolehan melakukan transaksi mudharabah ini, tampaknya berdasarkan praktek yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW didalam kerja sama dengan Khadijah r.a.
	Dari tiga penelitian tersebut di atas pada umumnya, telah membahas dinamika sistem bagi hasil didaerah masing-masing, dari penelitian yang telah dilakukan, belum ditemukan hasil penelitian yang membahas dan menganalisis masalah sistem bagi hasil angkutan umum travel. Perbedaan dari penelitian yang sebelumnya ialah jika dilihat dari objeknya, sistem operasional, dan tinjauan hukum Islamnya. Atas dasar ini, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang konsep pelaksanaan sistem bagi hasil angkutan umum travel dalam tinjauan hukum Islam yang sangat layak dan menarik untuk diteliti.

F. Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.
2. Populasi
Yang menjadi populasi penelitian ini adalah 4 (empat) pemilik mobil dan 5 (lima) pengelola/sopir di Desa Seritanjung yang akan menjadi objek penelitian terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil, kemudian dilakukan pengumpulan datanya sehingga akan diperoleh data yang kongkrit sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
3. Jenis dan Sumber data
Jenis data
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang berupa hasil wawancara langsung dengan para pemilik mobil dan sopir di Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.
Sumber data
Dari jenis data yang disebutkan di atas akan lebih banyak dikumpulkan dari sumber pokoknya yaitu :
1.	Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung tentang cara pelaksanaan sistem bagi hasil angkutan umum Travel di Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan ilir. Yaitu data yang diperoleh dari masyarakat yang memiliki angkutan umum travel dan pengelola/sopir.
2.	Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka, terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan masalah
4. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) ialah mengumpulkan data langsung pada lokasi lapangan, yakni Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan berbagai metode atau teknik :
a.	Observasi, yaitu metode yang digunakan dalam rangka pengamatan langsung di Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten ogan Ilir untuk memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan system bagi hasil.
b.	Interview/wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara. Untuk memperoleh informasi dari terwawancara, penulis melakukan tanya jawab langsung pemilik angkutan umum travel dan pengelola/sopir masyarakat setempat yang berkaitan dengan permasalahan menggunakan pedoman. Hasil wawancara ini dapat diperoleh data-data mengenai cara pelaksanaan sistem bagi hasil angkutan umum Travel di Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.
c.	Dokumentasi, yaitu dipergunakan untuk mendapatkan data sebagai data tambahan seperti untuk mengetahui keadaan wilayah, jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis mempelajari dokumen-dokumen serta lembaran-lembaran yang dianggap cukup penting seperti yang terdapat di kantor Kepala Desa Seritanjung serta dokumen yang dianggap penting lainnya.
4. Teknik Analisis Data
Data yang telah dikumpulkan, dianalisa secara deskriptif kualitatif, yakni menjelaskan tentang proses pelaksanan sistem bagi hasil pada angkutan umum travel di Desa Seritanjung dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil tersebut. Kemudian penjelasan-penjelasan yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang dapat diamati. Kemudian penjelasan tersebut disimpulkan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus sehingga hasil penelitian dapat mudah dimengerti.

G. Sistematika Penulisan
	Untuk memudahkan pembahasan dan penulisan ini perlu sistematika agar penulis teratur dan terorganisir uraian tersebut terdiri dari lima bab yang mempunyai hubungan satu sama lain sehingga dasar uraian ini merupakan satu kebulatan pengertian yang dimaksud dalam karya ilmiah ini :
BAB I	Bagian pada bab ini terdapat pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II	Pada bab ini terdapat landasan teoritis yang berisikan tentang pengertian bagi hasil, pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, rukun dan syarat mudharabah.
BAB III	Pada bab ini terdiri dari sejarah perkembangan Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, keadaan lokasi dan batasan-batasan, keadaan penduduk, perekonomian dan kehidupan beragama dan sosial masyarakat tersebut.
BAB IV	Pada bab ini penulis menguraikan proses pelaksanaan sistem bagi hasil pada angkutan umum travel di Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Analisis bagi hasil pada angkutan umum travel di Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir ditinjau dari hukum Islam.
BAB V	Simpulan dan saran, pada bab terakhir ini penulis menyimpulkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan, mengenai sistem bagi hasil pada angkutan umum travel di Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir ditinjau dari hukum Islam.