16

BAB II
LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Bagi Hasil
Sistem bagi hasil sejatinya adalah suatu kerja sama antara dua pihak dalam menjalankan usaha. Pihak pertama yaitu pengusaha yang memberikan andil dalam keahlian, keterampilan, sarana dan waktu untuk mengelola usaha tersebut. Sedangkan pihak kedua yaitu pemodal (shahibul mal) yang memiliki andil dalam mendanai usaha itu agar dapat berjalan. Baik itu modal kerja saja atau modal secara keseluruhan. 
Atas masing-masing andil itulah, kedua belah pihak berhak atas hasil usaha yang mereka kerjakan. Karena tidak ada yang dapat memastikan, berapa keuntungannya. Maka pembagian hasil usaha itu ditetapkan dalam bentuk prosenstase bagi hasil dari keuntungan yang didapat. Kapan keuntungan itu dibagikan tergantung dari perjanjian dan jenis usaha yang dijalankan. Pembagian keuntungan itu dilakukan setidaknya dalam satu siklus usaha yang tengah dijalankan. (http://www.perencanakeuangan.com/files/SistemBagiHasil.html)
Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 dalam pasal 1 tentang perjanjian bagi hasil, yang berbunyi :
“perjanjian bagi hasil dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”. Berdasarkan perjanjian manapun penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”. (Pasaribu 1994 : 61)

	Inti mekanisme bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerja sama yang baik antara pemilik modal dengan pengelola. Kerjasama merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau eknomi Islam, adalah mudharabah atau qirold adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang antara pengusaha dengan pemilik keahlian atau tenaga dalam pelaksana unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui qirold kedua pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi akan mendapatkan bagi hasil atau profit dan loss sharing dari proyek ekonomi yang disepakati secara bersama-sama.
	Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersaman. Fungsi-fungsi di atas menunjukkan bahwa melalui bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih adil. Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan Negara dan kesejahteraan rakyat. (Sumiyanto 2005 : 18-19)
	Bagi hasil dalam hal ini, menurut para Fuqaha dijelaskan akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan. (Suhendi 1997 : 136)
	Dari kata saling menaggung diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam praktek bagi hasil antara kedua belah pihak, berlandasakan menerima keuntungan dan siap menanggung kerugian.

B. Pengertian Mudharabah
	Mudharabah  berasal dari kata kata dharb, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha
	Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Antonio 2001 : 95)
	Selain al-dharb, sering disebut juga dengan qiradh yang berasal dari al-qardhu, yang berarti al-qath’u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut mudharabah atau qiradh dengan muamalah.
	Al-qiradl dengan kasrah huruf Qaf, ialah memperkerjakan seseorang dengan bagi keuntungan. Ini nama menurut bahasa orang Hijaz, qiradl ini disebut juga dengan “mudla-rabah” diambil dari istilah dlorbun fil ardli (perjalanan  di muka bumi), karena kauntungan itu biasanya diperoleh dengan melalui perjalanan, atau diambil pengertian dari kalimat “ad dlarbu fil mal” (melakukan daya upaya dalam pengembangan harta). (Muhammad 1992 : 275)
Mudharabah dapat didefenisikan sebagai sebuah perjanjian dianatara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal shahibul mal, mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha mudharib, untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Dalam mudharabah, pemilik modal tidak diberikan peran dalam manajemen perusahaan. Berikut ini adalah segi-segi penting dari mudharabah :
1.	Pembagian keuntungan diantara dua pihak saja harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada shahibul mal (pemilik modal).
2.	Shahibul mal tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian diluar modal yang telah diberikannya.
3.	Mudharib (pengelola kerja) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya. (Lewis 2001 : 66)
Sedangkan menurut ulama fikih mendefenisikan mudharabah atau qiradh yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dari hasil dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.
	Apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Hal ini hendaknya dapat dipahami, bahwa yang rugi tidak hanya pemilik modal saja, tetapi juga pekerja (pelaksana/pengelola), yaitu rugi pikiran dan tenaga. (Hasan 2003 : 169-170)
	Dalam praktik mudharabah antara nabi Muhammad dan Khadijah, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual kepada Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemberi modal (shahibul mal) sedangkan Nabi sebagai pelaksana usaha (mudharib). Bentuk kontrak antara antara dua belah pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pihak pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan disebut akad mudharabah. Atau singkatnya, akad mudharabah adalah persetujuan antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain. (Sumiyanto 2005 : 2-3)
	Mekanisme operasional mudharabah adalah perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengusaha (mudharib) dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil keuntungan. Dalam prinsip ini kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko jika mengalami kerugian dan sama-sama memperoleh bagian keuntungan bila memperoleh keuntungan. (Djazuli 2002 : 65-66)
	Dari beberapa pendapat tersebut bahwa didalam penulisan ini pengertian mudharabah yang selaras dengan permasalahan yang dibahas, adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

C. Dasar Hukum Mudharabah
	Dalam hal melakukan mudharabah atau qiradh menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan qiradh, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a, yang kemudian menjadi isri beliau. (Suhendi 1997 : 139)
	Dalam Islam akad mudharabah dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara shahibul mal (pemilik modal) dengan pengelola usaha (mudharib). Secara umum, landasan dasar syari’ah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.
واخرون يضربون فى الآرض يبتغون من فضل الله....
(Q.S. 73 Al-Muzammil : 20)
	Ayat di atas menerangkan yang menjadi wudhud-dailalah atau argument dari surah ini adalah adanya kata yadhribun (يضربون) yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti yang melakukan suatu perjalanan usaha.

ليس عليكم جناح انتبتغوا فضلامن ربكم….
(Q.S. 2 Al-Baqarah : 198)
	Ayat di atas menerangkan bahwa mendorong kaum muslimim untuk melakukan upaya perjalanan usaha. (Antonio 2001 : 95)
	Kedua ayat tersebut di atas, secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di muka bumi.
	Melakukan mudaharbah atau qiradh adalah boleh (mubah). Dasar hukum yang membolehkan hal tersebut ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda :
عن صالح بن صهيب عن أبيه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث فيهن البر كة البيع الى أجل والمقارضة وأخلاط البر بالشعير للبيت ولا للبيع (رواه ابن ماجه)
(HR. Ibnu Majah No. 2280, Kitab at-Tijarah)
	Hadits di atas menjelaskan bahwa yang menunjukkan beberapa hal yang akan membawa berkah :
1.	Jual beli dengan pembayaran bertempo
2.	Peminjaman modal untuk diperdagangkan
3.	mencampur gandum dengan jagung cantel untuk kebutuhan sendiri (bukan untuk diperdagangkan)
Diriwayatkan dari Darutqutni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila memberikan modal kepada seseorang, dia mensyaratkan : “harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa kelaut, dan jangan dibawa menyeberangi sungai, pabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku”. ( Suhendi 1997 : 138)

D. Rukun dan Syarat Mudharabah
	Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun mudharabah ada enam, yaitu :
1.	Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2.	Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3.	Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4.	Mal, yaitu harta pokok atau modal.
5.	Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6.	Keuntungan
	Adapun Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut :
1.	Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Modal disini dalam artian barang yang berharga dan mudah untuk dicairkan.
2.	Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila.
3.	Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang harus diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4.	Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5.	Melafazkan ijab dari pemilik modal
6.	Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu. (Suhendi 1997 : 139)
Di dalam permasalahan ini, yang menjadi syarat ialah modal atau barang yang dikeluarkan oleh pemilik modal barangnya jelas, tidak samara-samar. Modal tersebut berupa kendaraan travel atau mobil merupakan barang yang berharga dan mudah dicairkan dalam bentuk uang. Dan penyataan selanjutnya, mengatakan bahwa modal dan barang harus berbentuk uang, dalam permasalahan disini bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola jelas berbentuk uang bukan barang modal yang mereka bagi. 
Apabila mudharabah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut :
1.	Modal ditangan pekerja adalah berstatus amanah dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan maka status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang tersebut.
2.	Apabila akad itu berbentuk mudharabah mutlaqah, maka pekerja bebas mengelola modal tersebut dengan jenis barang apa saja, di daerah mana saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. Tetapi pekerja tidak boleh mengutangkan modal tersebut kepada orang lain dan tidak pula mengadakan mudharabah dengan pihak lain dari modal yang diterimanya itu.
3.	Pekerja dalam akad mudharabah ini berhak mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang pada dasarnya semua persoalan hendaknya dikembalikan kepada isi perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama.
4.	Jika kerjasama ini mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya juga dikembalikan. Tetapi, jika tidak mendapatkan keuntungan, maka pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Sama saja halnya dengan pekerja tidak mendapatkan apa-apa walaupun telah memeras otak dan tenaga. (Hasan 2003 : 173-175)

E. Kedudukan Mudharabah
	Hukum mudharabah berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah (qiradh) juga tergantung kepada keadaan.
	Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai objek wakalah.
Ketika harta ditasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanah (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul Karen kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya. (Suhendi 1997 : 140-141)

F. Jenis-Jenis Mudharabah
	Pada prinsipnya, mudharabah sifatnya mutlak. Artinya shahibul mal tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada mudharib.bentuk mudharabah ini disebut mudhrabah muthlaqah, atau dalam bahasa Inggrisnya di kenal sebagai unrestricted investment account (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu, shahibul mal boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian . syarat-syarat ini harus dipenuhi oleh mudharib. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah muqayyadah (mudharabah terbatas, atau dalam bahasa Inggrisnya, restricted investment account). Jadi pada dasarnya, terdapat dua jenis mudharabah. (Sumiyanto 2005 : 5-6)
Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.
1. Mudharabah Muthlaqah
	yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama anatara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dapat dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan yakni (lakukanlah sesukamu) dari shahibul mal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.
2. Mudharabah Muqayyadah
	Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah resrtrited mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecendrungan umum si shahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha. (Antonio 2001 : 97)
	Karena mudharabah merupakan kerjasama antara dua pihak, maka mudharib pengelola mengkontribusikan kerja dan keahliannya. Kontribusi mudharib dapat berupa tugas manajerial, marketing, secara umum.
	Demi mengatur kontribusi mudharib, para ulama lebih lanjut membuat ketentuan sebagai berikut :
1.	Pengelola adalah hak eksekutif mudharib dan shahibul mal tidak turut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun dalam mazhab Hambali membolehkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu.
2.	Penyedia dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat membantu upaya mencapai tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
3.	Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari’at Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku pada kebiasaan tersebut.
4.	Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak mudharabah. ( Sumiyanto 2005 : 7-8)