ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PEMBERIAN UANG PESANGON SEBAGAI AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

MEINITA, SELLY (2018) ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PEMBERIAN UANG PESANGON SEBAGAI AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

[img]
Preview
Text
Skripsi Selly Meinita (14170165).pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Ketika terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) banyak pekerja yang menuntut haknya. Berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja. Berdasarkan Undang-Undang itu pula banyak dari pengusaha yang merasa keberatan untuk memberikan uang pesangon karena dirasa cukup memberatkan. Karena bagi pengusaha uang pesangon adalah biaya (cost) yang harus dikeluarkan, sedangkan bagi pekerja uang pesangon adalah sarana atau alat untuk memenuhi kehidupan baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya selama menganggur setelah terkena PHK. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Data penelitan ini adalah bahan pustaka yang membahas mengenai kewajiban memberikan uang pesangon sebagai akibat PHK, dengan bahan sumber primer yaitu Undang�Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah Al�Qur’an dan Hadist yang digunakan untuk membahas secara normatif tentang kewajiban membayar uang pesangon sebagai akibat PHK. Sedangkan sumber sekundernya, yaitu kitab fiqih serta ushul fiqh, buku-buku, jurnal, artikel dan lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Namun, sepatutnya kita sebagai masyarakat yang baik wajib menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Begitu juga yang telah diajarkan dalam Islam, bahwa sebagai umat yang beragama kita diperintahkan untuk menaati Allah, menaati Rasul dan ulil amri (Pemerintah), karena dibalik kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah tersebut pasti terdapat alasan dan tujuan yang baik, seperti mengatur agar kehidupan atas dasar keseimbangan itu benar-benar dapat terlaksana dalam masyarakat sehingga al-maslahah mursalah dapat terealisasikan.

Item Type: Thesis (Undergraduate Thesis)
Subjects: 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi
?? JC ??
Syariah dan Hukum > Hukum (Umum)
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > 74234 - Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Depositing User: UPT Perpustakaan Pusat
Date Deposited: 24 Sep 2021 07:32
Last Modified: 24 Sep 2021 07:32
URI: http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/11783

Actions (login required)

View Item View Item