Putra Muda, Alan (2019) ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 05 TAHUN 2018 RI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI. Masters thesis, UIN RADEM FATAH PALEMBANG.
|
Text
bab 1 (1-30).pdf Download (373kB) | Preview |
|
|
Text
bab 2 (31-67).pdf Download (364kB) | Preview |
|
|
Text
bab 3 (69-92) (1).pdf Download (303kB) | Preview |
|
|
Text
bab 4 (93-126) ok.pdf Download (433kB) | Preview |
|
|
Text
bab 5 (127-141) ok.pdf Download (272kB) | Preview |
Abstract
“Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2018 RI Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap pengelolaan penggunaan dana haji ditinjau menurut prinsip syariah dan kemaslahatan umat Islam, khususnya bagi Jemaah haji Indonesia ?, 2) bagaimana pertanggungjawaban dan pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) terhadap penggunaan/pengelolaan dana haji kepada Jemaah haji?. Jenis penelitian yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kemaslahatan. Teori ini memiliki relevansinya dengan judul penelitian, karena dengan menggunakan teori ini, akan diketahui seberapa jauh setiap dana haji yang ditempatkan dan dikelola oleh BPKH dapat bermanfaat dan mendatangkan kemaslahatan bagi umat Islam khususnya bagi calon Jemaah haji. Hasil penelitian menjukkan, bahwa penggunaan dana haji untuk investasi yang dilakukan oleh pemerintah/Kementrian Agama RI/BPKH dalam praktek tidak dilakukan secara langsung, namun ditempatkan melalui instrumen Surat Berharga Syariah Negara seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang menjamin terhadap pemenuhan unsur-unsur prinsip syariah sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2018 adalah adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2018 adalah adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sebagai payung hukum, adanya kewenangan absolut BPKH untuk mengelola dana haji, serta tersedianya xix instrumen investasi yang disediakan oleh pemerintah yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Faktor penghambat adalah adanya keterbatasan penempatan dana haji di Bank Syariah yang selama ini hanya diposisikan sebagai dana hasil, kurangnya dukungan pemerintah untuk dapat memprioritaskan operasional penempatan penerbitan sukuk ke bank syariah, dan minimnya kualitas SDM bank syariah. Pertanggungjawaban dan pengawasan BPKH terhadap penempatan/pengelolaan dana haji berdasarkan prinsip ekonomi syariah yang harus dipenuhi adalah, terpenuhinya prinsip keadilan, maslahat, anti spekulasi, gharar, anti riba. BPKH bertanggung secara penuh terhadap pengelolaan dana haji yang mengalami kerugian kepada calon Jemaah haji sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Kata Kunci : Investasi, Dana Haji, Prinsip Syariah.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | ?? JC ?? ?? JS ?? |
| Divisions: | ?? Hukum_Tata_Negara(S2) ?? |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 27 Sep 2021 07:02 |
| Last Modified: | 27 Sep 2021 07:02 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/12296 |
Actions (login required)
 |
View Item |