HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSEPSI MASYARAKAT KOTA PALEMBANG

Imam Saputra, Ramdhani (2019) HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSEPSI MASYARAKAT KOTA PALEMBANG. Undergraduate Thesis thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Preview

Text Ramdhani Imam Saputra.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Indonesia adalah negara hukum Hak politik warga negara telah dikodifikasi dalam hukum baik secara internasional maupun nasional. Salah satu hak politik yang dijamin oleh hukum adalah seseorang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini mempunyai dua permasalahan yang pertama yaitu tentang bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia dalam mengatur Hak politik warga Negara Republik Indonesia, dan kedua bagaimana masyarakat kota Palembang memandang hak politik mantan narapidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang menggambarkan kondisi lapangan dengan cara observasi (mengamati), dan menggunakan teknik wawancara serta menganalisis setiap tanggapan masyarakat terhadap hak politik mantan narapidana korupsi. Teori yang peneliti gunakan teori Anomie dari Robert K Marthon. Data primer diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan dari SD,SMP,SMA,D1,S1,S2 secara langsung, dan data sekunder diperoleh melalui sumber yang ada. Adapun lokasi penelitian ini di Kota Palembang. Hasil penelitian ini membahas tentang peraturan undang-undangan terhadap hak politik mantan narapidana dan mengetahui tanggapan masyarakat kota palembang. Adapun kesimpulan yang teliti peroleh hak politik diatur dalam undang-undang dasar 1945 dalam konstitusi, yakni UUD 1945 amandemen, perlindungan hak asasi manusia dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3). dan persepsi masyarakat kota palembang 40 persen memperbolehkan seorang mantan narapidana korupsi di Indonesia ikut dalam pemilu namun harus sesuai peraturan dan tetap adanya pembatasan pembatasan hak Politik bagi mantan Narapidan Korupsi yang mencalonkan diri dalam Pemilu.

Item Type:	Thesis (Undergraduate Thesis)
Subjects:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User:	Unnamed user with email perpustakaanfisip@radenfatah.ac.id
Date Deposited:	08 Oct 2021 03:43
Last Modified:	08 Oct 2021 03:43
URI:	http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/15066

Actions (login required)

View Item