SANKSI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUKUM PIDANA ISLAM

YUDISTIRA, DERIS (2020) SANKSI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUKUM PIDANA ISLAM. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (608kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (448kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (477kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (565kB) | Preview

Abstract

Penelitan ini berjudul sanksi tindak pidana pornografi dalam Islam. Bertujuan untuk mengetahui perbedaan sanksi tindak pidana hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang pornografi. Untuk memproleh data yang di inginkan, yakni membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah? Bagaimana sanksi tindak pidana pornografi dalam hukum positif? Bagaimana sanksi tindak pidana pornografi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber dan jenis data terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier. Perosedur pengumpulan data diperoleh dengan cara studi keputusan. Setelah data terkumpul kemudin dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Pornografi pada Bab ketentan umum Pasal Ayat , yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar ,sketsa, foto, ilustrasi, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya yang memuat kecabulan atau seksual yang melanggar seksual dalam masyarakat. Dalam hukum islam pornografi dikaitkan dengan zina dan diberikan hukuman yang berat bagi pelaku zina. Seperti apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang pornografi yang tertuang dalam pasal - dengan demikian, kepastian hukum dalam hukum islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hak ulil amri dan masyarakat harus mematuhinnya. Pornografi itu telah trsebar luas dimasyarakat, maka jika terbukti, pelakunnya dapat dikenakan berdasarkan pasal Undang-Undang No, Tahun tentang pornografi.Adapun kepada seluruh masyarakat harus membantu pemerintah untuk mencega berbagai macam tindak pidana pornografi, karena pornografi sangat meresakan masyarakat. Disamping itu, pengawasan orang tua kepada anaknya perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pendidikan agamannya.

Item Type: Thesis (Undergraduate Thesis)
Subjects: ?? Hukum-Pidana-Islam ??
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > 74231 - Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Depositing User: perpus perpus perpus
Date Deposited: 18 Oct 2021 04:30
Last Modified: 18 Oct 2021 04:30
URI: http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/16770

Actions (login required)

View Item View Item