NOVI, YANA (2019) DAMPAK IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM PELAYANAN PENCATATAN NIKAH DAN RUJUK DI KANTOR URUSAN AGAMA ILIR BARAT II KOTA PALEMBANG. Undergraduate Thesis thesis, UIN Raden Fatah Palembang.
|
Text
BAB I.pdf Download (374kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (398kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (238kB) | Preview |
|
|
Text
BAB KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Download (332kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan menghalalkan hubungan antara dua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga dengan cara-cara yang diridhoi Allah. Pada masa awal Islam, pencatatan pernikahan memang tidak ada, tetapi seiring berjalannya waktu, pencatatan nikah dijalankan demi kemaslahatan. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Pelayanan Pencatatan Nikah dan rujuk yang diatur secara jelas dengan 2 (dua) pilihan Rp.0,- (nol Rupiah) gratis atau tidak dikenakan biaya sama sekali apabila proses pelaksanaan akad nikah di KUA dan jam kerja KUA dan apabila dilakukan di luar KUA dan di luar jam kerja maka dapat dikenakan biaya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Permasalahan peneliti yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Implementasi dan Dampak dari Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi masyarakat Ilir Barat II dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder yang bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data kemudian diolah secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 meliputi sosialisasi peraturan biaya nikah secara maksimal yang dilakukan KUA Kecamatan Ilir Barat II direspon dengan baik oleh masyarakat meliputi biaya nikah yang diatur secara jelas dengan 2 (dua) pilihan yang telah ditetapkan. Dan ditinjau dalam hukum Islam kebijakan pemerintah dalam menghilangkan praktek gratifikasi dikalangan oknum penghulu sudah dirasa berjalan dengan baik dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan dalam Pelayanan Pencatatan Nikah. Kemaslahatan yang ditimbulkan adalah hilangnya praktek gratifikasi, masyarakat Kecamatan Ilir Barat II yang notabene pendidikannya kurang, belum paham tentang peraturan terbaru tersebut karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA dikecamatan tersebut. Kata Kunci : Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Biaya Pencatatan Perkawinan
| Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
|---|---|
| Subjects: | Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > 74230 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 21 Oct 2021 01:54 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 01:54 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/17736 |
Actions (login required)
 |
View Item |