ANALISIS EKSISTENSI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH TERHADAP AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 PASAL 22D DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Wardhani, Eka Cahya (2021) ANALISIS EKSISTENSI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH TERHADAP AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 PASAL 22D DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Masters thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

[img]
Preview
Text
2.pdf

Download (773kB) | Preview
[img]
Preview
Text
1.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
4.pdf

Download (676kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5.pdf

Download (561kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3.pdf

Download (540kB) | Preview

Abstract

Penelitian berjudul Analisis Eksistensi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Amandemen Undang-Undang Dasar Republic Indonesia Tahun 1945 Pasal 22d Dalam Perspektif Hokum Tata Negar Islam . merupakan kajian kewenangan Dewan perwakilan Daerah Republic Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga Negara baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yang merupakan hasil amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan DPD di anggap sebagai perwujudan dari system perwakilan dengan struktur dua kamar atau bicameral didalam system pemerintahan presindensial. Tujuan dibentuknya DPD adalah adalah untuk memperkuat peran daerah dalam proses penyelenggaraan Negara yang merupakan salah satu elememn penting dalam pemeliharaan Negara kesatuan Republic Indonesia. Namun implementasi normatik atas eksistensi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah tidak terlihat jelas, hal tersebut terindikasi dengan tidak ada kewenangan yang signifikan yang dapat mengimbangi peran dewan perwakilan rakyat dalam mengambil kebijakan. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana eksistensi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republic Indonesia dalam sistem parlemen di Indonesia paska amandemen ke-3UUD 1945 Pasal 22D?; (2) bagaimana kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republic Indonesia dalam analisis hukum tatanegara islam?. Penelitian ini adalah studi kepustakaan ( library research) dengan sumber hukum primer berupa Amandemen UUD 1945. Sumber sekunder dikaji dari data buku-buku, jurnal,website dan lain-lain. Dalam pengumpulan data langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder kemudian mengklasifikasikan data-data yang ada, kemudian membaca dan menelaah serta mengolah buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Analisis data mengunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Eksistensi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonsia Dalam Sistem Parlemen Di Indonesia Paska Amandemen ke-3 UUD 1945 Pasal 22 belum tegas dan masih mengundang multitafsir atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 mengenai kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam Pasal tersebut Dewan Perwakilan Daerah hanya bisa sebatas mengajukan Rancangan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, namun tidak ikut serta dalam pengambilan putusan Rancangan Undang-Undang tersebut. Sehingga perlu dilakukanya amandemen ke lima. Kajian Siyasah telah memberikan aturan agar Dewan Perwakilan Daerah bisa seperti Ahlul Halli Waal-„Aqdi yang memiliki kewenangan sebagai dewan pengawas dalam proses hingga sampai pada pengawasan dan implementasinya untuk kemaslahatan bangsa.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 320 Ilmu politik > Legislatif
300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 320 Ilmu politik > Legislatif > Badan-badan legislatif
Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions: ?? Hukum_Tata_Negara(S2) ??
Depositing User: UPT Perpustakaan Pusat
Date Deposited: 02 Nov 2021 06:59
Last Modified: 02 Nov 2021 06:59
URI: http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/18233

Actions (login required)

View Item View Item