Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak di Masa Pandemi Covid-19 ditinjau dari Hukum Pidana Islam

RIZKA, NATASYA KHOIRU (2022) Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak di Masa Pandemi Covid-19 ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

[img]
Preview
Text
1.pdf

Download (520kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2.pdf

Download (335kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3.pdf

Download (264kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4.pdf

Download (550kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5.pdf

Download (162kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DPUSTAKA.pdf

Download (395kB) | Preview
[img]
Preview
Text
KOVER.pdf

Download (23kB) | Preview

Abstract

Pandemi Covid-19 masih melanda semua Negara di dunia termasuk Indonesia lebih dari satu tahun lamanya. Pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia memberikan dampak di segala sektor kehidupan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan kepada masyarakat Indonesia guna menghindari laju penyebaran Covid-19 salah satunya menciptakan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ). Dengan diberlakukannya aturan ini, masyarakat sering berada di rumah, sehingga peluang interaksi sesama anggota keluarga tinggi. Hal ini menyebabkan adanya peluang kasus kekerasan seksual terutama pada anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan adalah lembaga yang dibentuk untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak. Lembaga pemerintah ini tetap berdiri namun data kekerasan seksual pada tiga tahun terakhir tetap menunjukkan peningkatan. Dari inilah, peneliti memandang perlu diadakan penelitian dengan topik Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak di Masa Pandemi Covid-19 ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak di masa Pandemi Covid-19. Kedua, Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak di masa Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah normatif empiris, tipologi penelitan normatif empiris adalah menggunakan ketentuan hukum normatif dan mengambil data langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi serta studi pustaka. Teknik Analisis data ditempuh dengan teknik deskriptif kualitatif, yakni menguraikan serta menggambarkan permasalahan yang ada, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak belum berjalan optimal disebabkan adanya hambatan yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia, terbatasnya anggaran dan wilayah geografis provinsi Sumatera Selatan yang luas. Kedua, Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sudah sesuai dengan sudah dengan tujuan Hukum Pidana Islam yaitu ḥifzh ad-dīn, ḥifzh an-nafs, ḥifzh al-‘aql, ḥifzh an-nasb, ḥifzh al-māl,ḥifzh an-nasl,sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa mencegah mafsadat lebih utama daripada mengambil manfaat serta termasuk kategori kajian Siyāsah Syar’iyyah. Pelaku yang sudah melakukan kekerasan seksual terhadap anak, maka diterapkan hukuman ta’zir untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Saran dari penulis dalam penelitian ini diantaranya, perlunya melibatkan unsur-unsur yang dapat meneruskan perjuangan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi terutama pada masyarakat yang daerahnya susah dijangkau, serta meningkatkan komunikasi antara pemerintah pusat sampai ke bawah, agar anggaran yang menjadi hambatan dalam memberikan upaya pencegahan kekerasan seksual tidak menjadi persoalan.

Item Type: Thesis (Undergraduate Thesis)
Uncontrolled Keywords: DPPA, Pencegahan, Kekerasan Seksual
Subjects: Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > 74231 - Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Depositing User: UPT PERPUSTAKAAN #3
Date Deposited: 17 Mar 2022 03:45
Last Modified: 17 Mar 2022 03:45
URI: http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/19782

Actions (login required)

View Item View Item