PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUPAHAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PT. TANDAN ABADI MANDIRI KABUPATEN SAROLANGUN JAMBI

Antasari, Rr. Rina PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUPAHAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PT. TANDAN ABADI MANDIRI KABUPATEN SAROLANGUN JAMBI. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUPAHAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PT. TANDAN ABADI MANDIRI KABUPATEN SAROLANGUN JAMBI.

Text 5223 Download (4kB)

Abstract

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para pihak yang mempekerjakan. Islam menekankan perlunya keadilan dalam segala hal, salah satunya mengenai pemberian gaji/upah kepada pekerja. Seperti yang terjadi di PT. Tandan Abadi Mandiri Kabupaten Sarolangun Jambi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembayaran upah di PT. Tandan Abadi M andiri Kabupaten Sarolangun Jambi, dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran upah tenaga kerja di PT. Tandan Abadi Mandiri Kabupaten Sarolangun Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jeni s penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang sumber datanya diambil secara langsung di lapangan dengan cara mengamati secara langsung kejadian yang terjadi di lokasi penelitian (observasi), wawancara langsung dengan responden, dan dokumenta si. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan metode Deskriptif Kualitatif dan disimpulkan secara dedukatif. Kesimpulan dari kajian ini adalah pembayaran upah tenaga kerja di PT. Tandan Abadi Mandiri belum sesuai dengan Pasal 1 ayat 30 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena pembayaran upahnya sering terlambat hingga sampai tidak dibayarkan, sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja. Sedangkan menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah pembayaran upah pekerja di PT. Ta ndan Abadi Mandiri Kabupaten Sarolangun Jambi telah sesuai dengan hukum Islam, karena dilihat dari bentuk, objek, dan akadnya yang tidak menyalahi aturan dalam hukum Islam, namun pada syarat ijarah adanya kerelaan tanpa keterpaksaan belum terpenuhi.

Item Type:	Article
Subjects:	Syariah dan Hukum > Hukum (Umum)
Depositing User:	Unnamed user with email uin@radenfatah.ac.id
Date Deposited:	22 Dec 2022 06:52
Last Modified:	22 Dec 2022 06:52
URI:	http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/24270

Actions (login required)

View Item