PENGATURAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Yunita, Yunita (2023) PENGATURAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. Undergraduate Thesis thesis, UIN Radenfatah Palembang.

Preview	Text BAB III Yunita.pdf Download (741kB) | Preview
Preview	Text FULL BAB YUNN BISMILLAH Revisian 3 go 4.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pengaturan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dalam perspektif hukum pidana Islam. Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan suatu kejahatan luar biasa, yang mana cara menanganinya pun harus dengan cara yang luar biasa juga. Namun dengan adanya Undang-Undang ini memberi keringanan hukumam berupa pembesbasan bersyarat tanpa terkecuali bagi seluruh tindak pidana. Sehingga timbul pro dan kontra dikalangan masyarakat ketika Undang-Undang ini diberlakukan. Dalam skripsi ini akan dibahas dua rumusan masalah yaitu: Pertama, bagaimana pengaturan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Kedua, bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap ketentuan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka (library research). Penelitian ini ialah sekumpulan data, informasi, atau keterangan yang didapat dari hasil pengumpulan data. Berupa data perpustakaan seperti buku, artikel, catatan, jurnal, Undang-Undang dan lain sebagainya. Kemudian, dianalisis sehingga ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Sudah diatur dan diterapkan sesuai pengaturan yang berlaku. Namun, tindak pidana korupsi harus dituntut sebagai kejahatan luar biasa, karena di sisi keadilan sudah bertentangan dengan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kebermanfaatan hukum. Sanksi bagi pelaku korupsi merupakan bentuk pidana yang khas cakupannya bisa dari tingkatan sederhana hingga terberat dan berakibat massif, maka dapat diberlakukan hukum takzir seperti, memasukkan pelaku korupsi ke dalam daftar orang tercela, memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak, melakukan penyitaan harta dua kali lipat dari hasil kejahatan korupsi, bahkan hukuman mati sesuai dengan tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan.konsep takzir yang berkaitan tentang pembebasan bersyarat dalam hukum Islam. Hukuman takzir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh syara’. Makna sederhananya hukuman takzir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan syara’ melainkan diserahkan kepada pemerintah baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Item Type:	Thesis (Undergraduate Thesis)
Uncontrolled Keywords:	Pembebasan Bersyarat, Korupsi, Undang-Undang, Hukum Pidana Islam.
Subjects:	Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > 74231 - Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Depositing User:	YUNITA 1910103022
Date Deposited:	19 Jun 2023 07:01
Last Modified:	19 Jun 2023 07:01
URI:	http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/28459

Actions (login required)

View Item