UPAYA PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA MENURUT PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKTOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN)

Virgiawan, Rollis (2023) UPAYA PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA MENURUT PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKTOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN). Undergraduate Thesis thesis, Universitas Islam Negeri raden Fatah Palembang.

	Text ACover Rolis.docx Download (241kB)
	Text AAbstrak Rolis.docx Download (41kB)
	Text ABab 1-5 Rolis.docx Restricted to Registered users only Download (427kB) | Request a copy
	Text ADaftar Pusaka Rolis.docx Download (56kB)

Abstract

ABSTRAK Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang dilarang baik itu di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun dalam hukum Islam. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, bahkan di Perguruan Tinggi sekalipun. Menyikapi deretan kasus Kekerasan Seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi, dikeluarkanlah kebijakan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi oleh Kemendikbud Ristek. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Universitas Sriwijaya dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Sriwijaya. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris, yang menitikberatkan pada fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku masyarakat baik itu dari hasil wawancara ataupun melakukan pengamatan langsung di lapangan. Hasil Penilitian ini menyimpulkan bahwa Upaya Penanganan pada Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Sriwijaya belum Maksimal, karena keterlambatan dalam implementasi pasal 23 pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, yang mengatakan bahwa setiap Perguruan Tinggi harus membentuk Satgas Penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, belum efektif, ketiadaan Satgas menyebabkan hak-hak korban sebagaimana peraturan tersebut belum terpenuhi. Adapun pandangan hukum islam terhadap bahwa Implementasi pasal 23 pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, pada hakikatnya sesuai dengan kaidah Fiqh yang berbunyi : Al-maslahah al-‘ammah muqadamatun min al-maslahah al-khashah. Kaidah tersebut pada hakikatnya bermakna bahwa kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan khusus. Karena maksud yang ingin dicapai adalah penegakan amar ma’ruf nahi munkar. Serta pelaku kekerasan seksual akan dijatuhi hukuman Takzir, yang hukumannya akan ditetapkan oleh Penguasa setempat. Kata kunci : Upaya, Penanganan, Kekerasan Seksual

Item Type:	Thesis (Undergraduate Thesis)
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci : Upaya, Penanganan, Kekerasan Seksual
Subjects:	300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 340 Hukum > Sistem-sistem hukum > Hukum islam 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 340 Hukum > Hukum pidana Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > 74231 - Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Depositing User:	ROLIS VIRGIAWAN 1820103146
Date Deposited:	07 Aug 2023 09:01
Last Modified:	07 Aug 2023 09:01
URI:	http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/29498

Actions (login required)

View Item