Kebijakan kriminal (Criminal Policy) Dalam Penetapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pemaksaan Perkawinan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam (Kajian Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Rahman, Ali (2023) Kebijakan kriminal (Criminal Policy) Dalam Penetapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pemaksaan Perkawinan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam (Kajian Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

Text Ali Rahman Repository.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

kebijakan kriminal (criminal policy) adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan. Dalam perkembangan sehari hari banyak terjadi tindak pidana yang memperihatinkan dan membutuhkan perhatian yang sangan serius dari semua pihak seperti tindak pidana pemaksaan perkawinan anak yang apabila terjadi dampaknya sangat membahayakan bagi anak anak sehingga pemaksaan atas terjadinya suatu perkawinan tidaklah dapat dianggap sebagai hal biasa dan dapat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini (1). Bagaimana Kebijakan kriminal (Criminal Policy) Dalam Penetapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pemaksaan Perkawinan Anak (2) Bagaimana Kebijakan kriminal (Criminal Policy) Dalam Penetapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pemaksaan Perkawinan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kepustakaan (libraryresearch), jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder,yang diperoleh dari hasil karya ilmiah berupa Jurnal, ahli dan pakar hukum, buku-buku,website dan referensi lain yang mendukung penelitian ini. Berdasarkan Hasil yang di peroleh dari penelitian ini (1) Kebijakan kriminal (Criminal Policy) Dalam Penetapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pemaksaan Perkawinan Anak merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah pemaksaan perkawinan pada anak karna apabila terjadi dapat membahayakan kesehatan refroduksi pada anak anak terutam pada wanita yang berusia di bawah 19 tahun karna belum sanggup dan belum siap untuk mengandung dan melahirkan serta untuk menghindari agar tidak terjadi ganguan fisik dan mental pada anak yang belum siap untuk melakukan perkawinan. (2) Kebijakan kriminal (Criminal Policy) Dalam Penetapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pemaksaan Perkawinan Anak di tinjau dari hukum islam Hukum islam secara tegas tidak menentukan batas minimal kapan seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan.namun secara normatif membolehkan adanya pernikahan anak meskipun demikian haruslah mempertimbangkan maslahat dan mudhorotnya agar perkawinan bisa sakinah, mawadah dan warohmah. Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Sanksi Pidana, Perkawinan Anak, Hukum Islam

Item Type:	Thesis (Undergraduate Thesis)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Sanksi Pidana, Perkawinan Anak, Hukum Islam
Subjects:	000 Komputer, Informasi, dan Referensi Umum > Ensiklopedia Umum 000 Komputer, Informasi, dan Referensi Umum > Asosiasi, Organisasi dan Museum 000 Komputer, Informasi, dan Referensi Umum > Kumpulan Karya Umum, Kutipan, Koleksi Abstrak Umum
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > 74230 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Depositing User:	ALI RAHMAN 1910101001
Date Deposited:	31 Aug 2023 01:04
Last Modified:	31 Aug 2023 01:04
URI:	http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/30146

Actions (login required)

View Item