TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TERHADAP PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG

ANGGRAENI, DEVI (2023) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TERHADAP PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG. Undergraduate Thesis thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Text DEVI ANGGRAENI 1730702058.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penanganan masalah sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan di bidang sosial merupakan urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tersebut bahwa penanganan bidang sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi pemerintah kota. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Hasil penelitian ini Persoalan pengemis telah menjadi isu nasional. Kehadiran pengemis telah menjadi masalah sosial yang mengganggu dan meresahkan masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap gelandangan dan pengemis sebagai orang-orang dengan citra negatif serta dapat mengganggu ketertiban, keindahan, kesusilaan, kebersihan, dan ketenteraman masyarakat. masalah yang diakibatkan dari pengemis lebih kepada masalah sosial budaya, yakni ketidakmampuan mereka dalam mengikuti aturan kehidupan sosial yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mereka terpinggirkan dan terkucil dari tatanan kehidupan masyarakat di tempat mereka tinggal. Hal ini diperlukan agar pemerintah dapat menjamin kelangsungan hidup pengemis dari program-program yang telah disediakan oleh pemerintah. Program pemerintah dalam mengatasi pengemis bisa berjalan dengan efektif dan efisien apabila para pengemis dapat dikendalikan dan diatur oleh pemerintah. Kata Kunci : Penanganan Pengemis, Peraturan Daerah

Item Type:	Thesis (Undergraduate Thesis)
Subjects:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User:	Unnamed user with email perpustakaanfisip@radenfatah.ac.id
Date Deposited:	09 Oct 2023 02:49
Last Modified:	09 Oct 2023 02:49
URI:	http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/31422

Actions (login required)

View Item