Liana, Jumadil (2023) ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH ANAK DI BAWAH UMUR. Undergraduate Thesis thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
COVER-DAFTAR ISI.pdf Download (973kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (146kB) | Preview |
|
Text
BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (499kB) | Request a copy |
||
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (541kB) | Request a copy |
||
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB) | Request a copy |
||
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) | Request a copy |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (480kB) | Preview |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (765kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Peran Pemerintah Desa Siku Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anak Di Bawah Umur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran yang dilakukan pemerintah desa dalam penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual yang di lakukan oleh anak di bawah umur terhadap korban di bawah umur juga. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagimana peran pemeritah desa dalam upaya penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual oleh anak di bawah umur dan Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual oleh anak di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif , yaitu dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Hasil dalam penelitian ini yaitu peneliti menemukan bahwa anak belum berumur 12 tahun tahun melakukan atau di duga melakukan tindak pidana. Anak tersebut di serahkan kembali kepada orang tua/wali atau dan mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. dan anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual maka tidak wajib dikenakan sanksi ta’ zir, sebab anak tersebut belum termasuk mukallaf (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban.
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Peran Pemerintah Desa, Pelecehan Seksual, Anak Dibawah Umur |
Subjects: | Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam Syariah dan Hukum > Hukum (Umum) |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > 74231 - Hukum Pidana Islam (Jinayah) |
Depositing User: | JUMADIL LIANA 1920103083 |
Date Deposited: | 23 Nov 2023 07:20 |
Last Modified: | 23 Nov 2023 07:20 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/32903 |
Actions (login required)
View Item |