HAK IMUNITAS ADVOKAT TERHADAP TINDAKAN MENGHALANGI PROSES HUKUM (OBSTRUCTION OF JUSTICE) PADA TINGKAT PENYIDIKAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

Agustina, Lia (2023) HAK IMUNITAS ADVOKAT TERHADAP TINDAKAN MENGHALANGI PROSES HUKUM (OBSTRUCTION OF JUSTICE) PADA TINGKAT PENYIDIKAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM. Undergraduate Thesis thesis, UIN Raden Fatah Palembang.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB I - V (PEMBAHASAN)) BAB I - V.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Tulisan ini merupakan kajian literatur dengan pendekatan yuridis normatif yang membahas Hak Imunitas Advokat Terhadap Tindakan Menghalangi Proses Hukum (Obstruction Of Justice) Pada Tingkat Penyidikan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam. Negara melahirkan peraturan Perundang-Undangan Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Advokat sering menjadikan Pasal Imunitas tersebut sebagai tameng atas perbuatan melawan hukum, oleh sebab itu Undang￾Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi yang memberikan gambaran atas tindakan Obstruction of justice agar Advokat dapat diminta pertangungjawaban pidana yang jelas. Adapun permasalahan penelitian ini yaitu, 1. Bagaimana Pemberlakuan hak imunitas advokat terhadap tindakan menghalangi proses hukum (obstruction of justice) di tingkat penyidikan?; 2 Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai hak imunitas advokat terhadap tindakan menghalangi proses hukum (obstruction of justice)?. Jenis penelitian ini adalah Library Research dengan menggunakan data Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder untuk mendapatkan berbagai kajian tentang hak imunitas advokat dan tindakan menghalangi proses hukum. Kajian tersebut diambil dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Advokat yang melakukan tindak pidana menghalangi proses hukum (obstruction of justice) dengan tidak didasari itikad baik akan gugur hak imunitasnya dan diminta pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatus dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi, dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun dan paling banyak 600jt. Ditinjau dari hukum Islam perbuatan tersebut termasuk pada tindakan jinayah yang akan diberikan sanksi berupa jarimah Ta'zir.

Item Type:	Thesis (Undergraduate Thesis)
Subjects:	Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam Syariah dan Hukum > Hukum (Umum)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > 74231 - Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Depositing User:	LIA AGUSTINA 1710103013
Date Deposited:	10 Jan 2024 01:17
Last Modified:	10 Jan 2024 01:17
URI:	http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/33951

Available Versions of this Item

• HAK IMUNITAS ADVOKAT TERHADAP TINDAKAN MENGHALANGI PROSES HUKUM (OBSTRUCTION OF JUSTICE) PADA TINGKAT PENYIDIKAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM. (deposited 09 Oct 2023 02:49)
  • HAK IMUNITAS ADVOKAT TERHADAP TINDAKAN MENGHALANGI PROSES HUKUM (OBSTRUCTION OF JUSTICE) PADA TINGKAT PENYIDIKAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM. (deposited 10 Jan 2024 01:17) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item