PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH TERHADAP URGENSI PERNYATAAN TERTULIS SEBAGAI SYARAT PENUNJUKAN WALI DALAM BAB II PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2019

LIYANA, DEWI (2023) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH TERHADAP URGENSI PERNYATAAN TERTULIS SEBAGAI SYARAT PENUNJUKAN WALI DALAM BAB II PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2019. Undergraduate Thesis thesis, UIN Raden Fatah Palembang.

	Text Dewi BAB I.pdf Download (441kB)
	Text Dewi BAB II.pdf Download (141kB)
	Text Dewi BAB III.pdf Download (499kB)
	Text DEWI BAB IV.pdf Download (148kB)
	Text Dewi DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (476kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana urgensi pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ditinjau dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (library research)yaitu suatu penelitian yang diperoleh dari kepustakaan. Dengan menggunakan sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka yang terbagi menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Metode Pengumpulan Data penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka yaitu dengan mengkaji sumber-sumber kepustakaan serta metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu yang bersifat umum ke khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) urgensi pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali dalam BAB II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ditinjau dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis yaitu Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusian serta mendapat perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan dan sejahtera. (2) Ditinjau dari konsep maslahah mursalah, bahwasanya membuat pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali merupakan kemaslahatan yang bersifat daruriyyah. Apabila kemaslahatan tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Sehingga dengan adanya kemaslahatan ini guna mempermudah kehidupan manusia sekaligus mendukung perwujudan kemaslahatan pokok terhadap perlindungan anak. Kata kunci: Urgensi, Pernyataan Tertulis, Perwalian Anak, Maslahah Mursalah.

Item Type:	Thesis (Undergraduate Thesis)
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Urgensi, Pernyataan Tertulis, Perwalian Anak, Maslahah Mursalah.
Subjects:	Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > 74230 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Depositing User:	DEWI LIYANA 1730101068
Date Deposited:	22 Jan 2024 01:27
Last Modified:	22 Jan 2024 01:27
URI:	http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/34323

Actions (login required)

View Item