ALFAROBI, MUHARAM (2024) ANALISIS SADD AZ-ZARĪ’AH PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XIX/2021 TENTANG KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
Cover.pdf Download (129kB) | Preview |
|
|
Text
Lembar Penyataan dan lain-lain.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (264kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.radenfatah.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (707kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (505kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB) | Request a copy |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (200kB) | Preview |
|
|
Text
Lampiran-lampiran.pdf Download (15MB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Riwayat Hidup.pdf Download (91kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini berjudul Analisis Sadd Az-Zarī’ah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 tentang Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan Penyidikan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 ini, Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan untuk seluruhnya pada uji materiil Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Putusan a quo telah membuka kebijakan hukum baru pada pencucian uang di Indonesia di mana kewenangan penyidikan pencucian uang dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil namun hal itu menimbulkan problematika hukum apabila implementasi penyidikan pencucian uang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Permasalahan yang diangkat, yaitu: Bagaimanakah Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang? dan Bagaimanakah Analisis Sadd Az-Zarī’ah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang menyatakan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka/library research dengan tiga pendekatan (undang-undang, kasus, dan konseptual). Jenis data kualitatif dengan sumber data yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang dikumpulkan melalui metode pustaka akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lahirnya Parallel Investigation sebagai metode penyidikan baru pencucian uang termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang dalam lingkup kewenangannya menurut undang-undang, problemnya ialah sikap tranparansi, netralitas, dan integritas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menyidik pelaku yaitu rekan kerjanya sendiri, yang hasil temuannya bersih dan tidak ada masalah serius untuk ditindak lanjuti. Kemudian, analisis Sadd Az-Zarī’ah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 dapat diketahui bahwa Putusan a quo mengarah pada mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya sebab tidak membawa upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, maka dengan segera hal itu harus dicegah untuk menghilangkan kerusakan. Kata Kunci: Kewenangan, Sadd Az-Zarī’ah, Parallel Investigation, Pencucian Uang.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kewenangan, Sadd Az-Zarī’ah, Parallel Investigation, Pencucian Uang. |
| Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 340 Hukum > Hukum konstitusional dan administratif (Hukum tata negara) 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 340 Hukum > Hukum konstitusional dan administratif (Hukum tata negara) > Struktur, kekuasaan dan fungsi pemerintah 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 340 Hukum > Hukum pidana Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Syariah dan Hukum > Hukum (Umum) |
| Divisions: | Pascasarjana > Program Magister > 74135 - Hukum Tatanegara (Siyasah) (S2) |
| Depositing User: | MUHARAM ALFAROBI 2130105005 |
| Date Deposited: | 08 Jul 2024 01:42 |
| Last Modified: | 08 Jul 2024 01:42 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/38828 |
Actions (login required)
 |
View Item |