Lopita Sari, Heni (2024) ANALISIS SELEKSI TAMBAHAN PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Masters thesis, UIN Raden Fatah Palembang.
![[img]](http://repository.radenfatah.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Tesis Bab I-V.pdf Restricted to Registered users only Download (636kB) | Request a copy |
|
Text
Tesis Bab I-V.pdf Download (636kB) |
|
Text
Tesis Bab I-V.pdf Download (636kB) |
|
Text
Tesis Bab I-V.pdf Download (636kB) |
|
Text
Tesis Bab I-V.pdf Download (636kB) |
|
Text
Tesis Bab I-V.pdf Download (636kB) |
|
Text
Tesis Bab I-V.pdf Download (636kB) |
|
Text
Tesis Bab I-V.pdf Download (636kB) |
|
Text
Tesis Bab I-V.pdf Download (636kB) |
|
Text
Tesis Bab I-V.pdf Download (636kB) |
|
Text
Tesis Bab I-V.pdf Download (636kB) |
|
Text
Tesis Bab I-V.pdf Download (636kB) |
|
Text
Tesis Bab I-V.pdf Download (636kB) |
|
Text
Tesis Bab I-V.pdf Restricted to Registered users only Download (636kB) | Request a copy |
|
Text
Tesis Bab I-V.pdf Download (636kB) |
|
Text
Tesis Bab I-V.pdf Download (636kB) |
Abstract
ABSTRAK Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi ditingkat desa yang dilakukan 6 (enam) tahun sekali, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi menggunakan haknya dengan cara memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut dengan baik. Dikabupaten Lahat antusias masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa sangatlah tinggi, sehingga terjadinya bakal calon kepala desa yang melebihi 5 (lima) orang dan harus diadakannya seleksi tambahan untuk mengurangi bakal calon yang melebihi 5 (orang) dengan ketentuan yang telah di atur dalam peraturan daerah kabupaten Lahat nomor 04 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa. Sedangkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan lainnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala desa merupakan kontribusi setiap warga negara yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Agar tidak adanya juga kesenjangan antara aturan paling tinggi dengan aturan yang berada dibawahanya dan tidak mencederai proses demokrasi dan pendewasaan demokrasi yang ada. Dengan demikian agar kiranya pemerintah pembuat peraturan daerah lebih memperhatikan kembali kebijakan tentang seleksi tambahan yang ada dan diatur pada peraturan daerah kabupaten Lahat nomor 04 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa dengan merevisi peraturan tersebut. Kata Kunci : Seleksi, Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Syariah dan Hukum > Hukum (Umum) Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzhab |
| Divisions: | Pascasarjana > Program Magister > 74135 - Hukum Tatanegara (Siyasah) (S2) |
| Depositing User: | HENI LOPITA SARI 2130105010 |
| Date Deposited: | 19 Jul 2024 01:14 |
| Last Modified: | 19 Jul 2024 01:14 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/39339 |
Actions (login required)
 |
View Item |