Rohman, Wahyu Fathul (2024) MEKANISME MUSYAWARAH DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR-RI) (ANALISIS DEMOKRASI PANCASILA DAN SYU ̅RA ̅ DALAM ISLAM). Masters thesis, UIN Raden Fatah Palembang.
|
Text
Cover.pdf Download (327kB) | Preview |
|
|
Text
Lembar Pernyataan dan lain-lain.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (241kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.radenfatah.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (851kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (984kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (533kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (127kB) | Request a copy |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (608kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Syu ̅ra ̅ yang dikenal dengan musyawarah mufakat adalah salah satu cara pengambilan keputusan yang belum diterapkan optimal di ranah-ranah publik. Penerapan syu ̅ra ̅ yang dalam kepemimpinan diranah publik menjadi langkah penting agar syu ̅ra ̅ dapat menjadi alternatif cara pengambilan keputusan di Indonesia terkhsus di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-R). Tesis ini berjudul “MEKANISME MUSYAWARAH DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR-RI) (ANALISIS DEMOKRASI PANCASILA DAN SYU ̅RA ̅ DALAM ISLAM)”. Rumusan Masalah yang di angkat yaitu: 1. Bagaimanakah Mekanisme Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam mengambil keputusan? dan 2. Bagaimanakah Analisis Demokrasi Pancasila dan Syu ̅ra ̅ Pada Mekanisme Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam mengambil Keputusan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan yuridis. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berikutnya teknik pengumpulan data dilakukan setelah pertanyaan hukum diperjelas, peneliti melakukan penelusuran untuk menemukan bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Hasil penelitihan 1. Negara Indonesia adalah negara yang menganut Sistem Demokrasi Pancasila yang mana setiap masalah dicari jalan keluarnya melalui Musyawarah. Dewan Perwakilan Rakya dalam mengambil keputusan sudah diatur di dalam Undang-Undang MD3 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib yang terdapat didalam Bab XVII pada pasal 2 ayat 2 dan 3. Mekanisme Musyawarah pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam mengambil keputusan belum lah berjalan baik. Karena, Dewan Perwakilan Rakyat lebih memilih jalan Instan untuk menemukan jalan keluar dari suatu masalah dengan melakukan Voting. Dengan ini Dewan Perwakilan Rakyat lebih sering mengambil keputusan dengan menggunakan Voting dibandingkan dengan musyawarah itu sendiri. 2. Pernerapan didalam melaksanakan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat lebih memilih jalan yang instan yaitu dengan melalakukan Voting di bandingkan Musyawarah. Melakukan voting sama halnya memecah belah anggota yang bermusyawarah, yang mana akan mengakibatkan pihak-pihak oposisi yang tidak menyetujui hasil dari keputusan musyawarah tersebut. Dan pada saat bermusyawarah memutus suatu masalah dengan memakai mekanisme musyawarah. Namun didalam penerapanya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip musyawarah yang sesuai dengan Demokrasi Pancasila. Yang mana musyawarah yang dilakukan lebih kepada mementingkang ego sendiri dan tidak menerima pendapat peserta sidang lainya. Tentunya ini tidak sejalan denga apa yang diamanatkan oleh pendiri bangsa melalui sila ke empat pancasila yang melahirkan demokrasi pancasila yang mana penerapan musyawarah yaitu semua pendapat peserta sidang haruslah dijadikan masukan, pertimbangan dalam memutus suatu masalah. Dan dialam demokrasi Pancasila tidak megenal istilah voting untuk mendapatkan suatu keputusan. Musyawarah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terkesan hanya formalitas saja. Karena saat melakukan musyawarah anggota yang bermusyawarah tidak mau menerima pendapat dari anggota lain dan mengedepankan ego semata. Yang mana bermusyawara yang di ajarkan Syu ̅ra ̅ adalah menerima pendapat lain dan legowo. Jadi Musyawarah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang di ajarkan oleh Syu ̅ra ̅ . Kata Kunci: Musyawarah, Syu ̅ra ̅, DPR-RI.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Musyawarah, Syu ̅ra ̅, DPR-RI. |
| Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 320 Ilmu politik > Legislatif 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 340 Hukum > Hukum konstitusional dan administratif (Hukum tata negara) Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara |
| Divisions: | Pascasarjana > Program Magister > 74135 - Hukum Tatanegara (Siyasah) (S2) |
| Depositing User: | WAHYU FATHUL ROHMAN 2130105003 |
| Date Deposited: | 08 Aug 2024 02:05 |
| Last Modified: | 08 Aug 2024 02:05 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/39642 |
Actions (login required)
 |
View Item |