Putra, Andi (2024) ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
COVER.pdf Download (129kB) | Preview |
|
|
Text
LEMBAR PENYATAAN DAN LAIN-LAIN.pdf Download (888kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (188kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.radenfatah.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (482kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (796kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (493kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB) | Request a copy |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (403kB) | Preview |
Abstract
Tesis Ini Berjudul Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Undang-Undang Minerba terbaru membawa beberapa perubahan, hal yang sangat terlihat yaitu persegeran kewenangan kepada pemerintah daerah ke pusat (sentralisasi), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 2 UUD 1945. Dalam penelitian ini dirumuskan dua permasalahan, yaitu: (1). Bagaimana Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara? (2). Bagaimana Analisis Yuridis Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara?. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum normative (normatif law research), menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), teknik pengumpulan data studi pustaka (library research) terhadap bahan hukum dan analisis data menggunakan tiga proses yaitu reduksi data, penyamaran dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dapat disimpulkan: (1). Kewenangan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 berbentuk sentralisasi dan bentuk legitimasi kewenangan delegasi yang memberikan dampak buruk bagi kesejahteraan negara, adanya delik pada Pasal 162 membungkam pembela lingkungan yang dalam hal ini masyarakat yang menolak aktivitas tambang hal demikianpun tak sejalan dengan prinsip umum maqashid syariah yang seharusnya menjaga harta dalam hal ini hasil bumi minerbal dan batubara. (2) Analisis Yuridis Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Pasal 4 ayat 2 UU a quo telah merendahkan harga diri masyarakat dan pemerintah daerah akibat hilangnya ruang partisipasi untuk membangun wilayah secara mandiri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Kewenangan, Pertambangan Minerba, Pemerintah Daerah |
| Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 340 Hukum > Hukum konstitusional dan administratif (Hukum tata negara) 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 340 Hukum > Hukum konstitusional dan administratif (Hukum tata negara) > Struktur, kekuasaan dan fungsi pemerintah 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 340 Hukum > Hukum konstitusional dan administratif (Hukum tata negara) > Pemerintah lokal 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 340 Hukum > Undang-undang, peraturan-peraturan, perkara-perkara Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Syariah dan Hukum > Hukum (Umum) |
| Divisions: | Pascasarjana > Program Magister > 74135 - Hukum Tatanegara (Siyasah) (S2) |
| Depositing User: | ANDI PUTRA 2130105017 |
| Date Deposited: | 09 Aug 2024 01:01 |
| Last Modified: | 09 Aug 2024 01:01 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/39854 |
Actions (login required)
 |
View Item |