KEBIJAKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KOTA PALEMBANG DALAM SUDUT PANDANG POLITIK ISLAM

Muhamad Holil, MH (2024) KEBIJAKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KOTA PALEMBANG DALAM SUDUT PANDANG POLITIK ISLAM. Undergraduate Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

	Text COVER HOLIL.pdf Download (69kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (172kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (378kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (400kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB)
	Text DAPUS.pdf Download (233kB)

Abstract

Dilihat dari konteks sosial dan politik di Kota Palembang, terdapat berbagai isu dan tantangan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban. Contohnya, menjamurnya para pengemis, pengamen, gelandangan, anak jalanan ataupun juga pedagang kaki lima yang kerap menganggu aktivitas secara normal. Pemerintah Kota Palembang telah membuat peraturan dengan maksud tujuan untuk mengatur dan menertibkan masyarakat Kota Palembang guna menciptakan kenyamanan. Penelitian ini mengkaji kebijakan ketentraman dan ketertiban di Kota Palembang dalam sudut pandang Politik Islam. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan teknik analisis data yang dideskripsikan secara naratif. Sumber data primer penelitian ini dari Buku Al-Ahkam As-Sulthanniyah karya Imam Al�Mawardi. Selain itu data yang penulis dapatkan yaitu melalui studi dokumen dari berbagai jurnal, buku dan artikel. Adapun hasil penelitian ini mendeskripsikan bagaimana kebijakan ketentraman dan ketertiban yang dibuat di Kota Palembang yang terdiri dari penertiban pedagang kaki lima (PKL), penertiban gelandangan, anak jalanan dan pengemis, dan juga pembatasan kegiatan malam tahun baru. Selain itu penelitian ini mendapatkan hasil bagaimana kebijakan tersebut dalam sudut pandang Politik Islam yaitu dalam konteks kebijakan di Kota Palembang dalam sudut pandang politik Islam Al-Mawardi dalam bukunya “Al-Ahkam As�Sulthaniyyah” memberikan pandangan yang sangat relevan dan memiliki substansi. Imam al-Mawardi menekankan bahwa pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur kebijakan terhadap fasilitas umum guna menciptakan ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat. Wewenang pengaturannya atas fasilitas ini terbatas pada melarang mereka untuk bertindak berlebihan dan mencegah mereka membuat kerusakan, serta mendamaikan mereka saat terjadi perselisihan. Kata Kunci : Kebijakan, Ketentraman dan Ketertiban, Politik IslaM

Item Type:	Thesis (Undergraduate Thesis)
Subjects:	Adab dan Humaniora > Politik Islam
Depositing User:	MUHAMAD HOLIL 2030404063
Date Deposited:	13 Aug 2024 03:29
Last Modified:	13 Aug 2024 03:29
URI:	http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/39933

Actions (login required)

View Item