Alfin, Adiguna (2024) PENGATURAN PEREMPUAN MENJADI ISTRI KEDUA DITINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 DAN HUKUM ISLAM. Undergraduate Thesis thesis, UIN Raden Fatah Palembang.
|
Text
skripsi_A5 (Alfin_adiguna) (New 1).pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Pegawai Negeri Sipil Merupakan Abdi Negara yang tunduk pada peraturan Pemerintah, dimana salah satu peraturan yang mengikat adalah peraturan dalam hal perkawinan, salah satunya adalah ketika Pegawai Negeri Sipil perempuan dilarang menjadi istri kedua, dan apabila terbukti menjadi istri kedua, maka ketentuan sanksi hukuman yang akan diterima berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi istri kedua bertentangan dengan hukum Islam, karena meski dalam PP. No. 45 Tahun 1990 melarang, akan tetapi hukum Islam tidak melarang (membolehkan) seseorang melakukan praktik poligami, Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini guna untuk mengetahui lebih dalam lagi, terkait bagaimana ketentuan peraturan pemerintah mengenai pengaturan perempuan untuk menjadi istri kedua ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun dan hukum Islam, serta persamaan dan perbedaan hukum antara keduanya. Metode Penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah mengunakan penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan (library Research), yaitu, penelitian yang meneliti dari segi prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma-norma hukum, yang diambil dari sumber hukum primer dan sekunder
| Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Pengaturan Perempuan, menjadi istri kedua, PP No.45 Tahun 1990 dan Hukum Islam. |
| Subjects: | Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzhab |
| Depositing User: | ALFIN ADIGUNA 1930102058 |
| Date Deposited: | 02 Sep 2024 01:19 |
| Last Modified: | 02 Sep 2024 01:19 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/40791 |
Actions (login required)
 |
View Item |