DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KENDARI DALAM PUTUSAN NOMOR 300/PID.SUS/2020/PN.KDI TERHADAP KASUS PENJUALAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

AZ-ZAHRA, KARIN (2024) DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KENDARI DALAM PUTUSAN NOMOR 300/PID.SUS/2020/PN.KDI TERHADAP KASUS PENJUALAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

Preview	Text COVER SKRIPSI FINAL_KARIN (1).pdf Download (195kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK SKRIPSI FINAL_KARIN.pdf Download (246kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI FINAL_KARIN.pdf Download (474kB) | Preview
	Text BAB I-IV SKRIPSI FINAL_KARIN.pdf Restricted to Registered users only Download (936kB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Tren industri kosmetik di Indonesia mengalami pergerakan yang kuat dan menjanjikan. BPOM sebagai otoritas pengawas obat dan makanan, termasuk kosmetik, perlu mengiringi perkembangan yang positif ini dengan peningkatan pengawasan produk kosmetik. BPOM menemukan permasalahan dimana peredaran kosmetik di pasaran ada yang tidak memiliki izin edar serta mengandung bahan berbahaya. Seperti perkara No.300/Pid.Sus/2020/PN.Kdi mengenai penjualan produk kosmetik tanpa izin edar. Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi fokus penelitian adalah adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan No.300/Pis.Sus/2020/PN.Kdi tentang penjualan kosmetik tanpa izin edar dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan putusan hakim dalam putusan perkara No.300/Pis.Sus/2020/PN.Kdi tentang penjualan kosmetik tanpa izin edar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan cara library research. Jenis data secara kualitatif yakni beruppa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara penjualan kosmetik tanpa izin edar dalam Putusan Pengadilan Kendari No.300/Pid.Sus/2020/PN.Kdi adalah berdasarkan pertimbangan secara yuridis, pertimbangan secara filosofis, dan pertimbangan secara sosiologis. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa izin edar merupakan perkara kontemporer sehingga ini masuk kepada jarimah ta’zir. Mengenai hukuman bagi penjual kosmetik ilegal yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar tidak ada nash yang mengaturnya secara lengkap dan jelas, maka kemudian hukumannya tersebut diserahkan kepada Ulil Amri. Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Kosmetika, Tanpa Izin Edar.

Item Type:	Thesis (Undergraduate Thesis)
Uncontrolled Keywords:	Hukum Pidana Islam, Kosmetika, Tanpa Izin Edar.
Subjects:	Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > 74231 - Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Depositing User:	KARIN AZ ZAHRA 2020103051
Date Deposited:	04 Sep 2024 01:17
Last Modified:	04 Sep 2024 01:17
URI:	http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/40971

Actions (login required)

View Item