ZOHIRO, NIM. 15313500093 (2019) STUDI KOMPARASI TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA PEMEMBAKAR DI TINJAU DARI UU NO. 32 TAHUN 2009 DAN HUKUM ISLAM DI DESA BATU AMPAR KECAMATAN LINTANG KANAN KABUPATEN EMPAT LAWANG. Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH.
|
Text
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (942kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (202kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 5.pdf Download (153kB) | Preview |
|
|
Text
Lampiran.pdf Download (844kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini berjudul Studi Komparasi Terhadap Pembukaan Lahan perkebunan dengan cara pembakaran di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Hukum Islam di Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang. Hutan merupakan sumber daya alam yang menepati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan berNegara. Sekitar dua-pertiga 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan Hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika, dataran tinggi, sampai hutan rawan gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau (mangrove). Nilai penting sumber daya terebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber kehidupan orang banyak. Rumusan masalah Skripsi ini adalah Bagaimana Faktor dan penyebab terjadinya pembukaan Lahan Perkebunan Dengan cara Pemembakar di Desa Batu Ampar kacematan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, bagaimana sanksi terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan cara pembakaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Desa Batu Ampar kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang,bagaimana sanksi terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan cara pembakaran menurut hukum islam di desa Batu Ampar kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang. Jenis penelitian ini dikatagorikan penelitian lapangan (fild research) yaitu: penelitian yang dilakukan di Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang kanan Kabupaten Empat Lawang terjadinya permaslahan. Sehingga dapat di ambil kesimpulan, bahwa penyebab terjadi pembukaan lahan dengan cara membakar ada ada dua Faktor, Faktor Ekonomi, Faktor sarana dan pasrana, Hukum islam juga telah mengatur jarimah ta’zir, dimana semua ketentuannya diserahkan kepada penguasa (ulil amri) yang dalam hal ini adalah Hakim dan Al- rukn aal-syar’i atau unsur formil ialah adanya undang-undang yang tegas sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang benar-benar melakukan tindak pidana, namu ada poin penting yang di perbolehkan secara alami pertambahan jiwa akan selalu menuntut pertambahan lokasi permukimanan, bahwa hukum membuka lahan perkebunan itu boleh dengan pembukaan yang di lakukan oleh petani dengan skala kecil dalam kesanggupan dan terkendali, sebab tanah itu lebih dari sekedar cukup untuk keperluan dan mereka yakin sangup dan cukup untuk keperluan, sedangkan pemenfaatan hutan dengan secara menggunduduli hutan secara habis dan akan menimbukan dampak Negatif, seperti Erosi, longgsor, banjir, dan pencemaran lingkungan sangat dilarang.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Syariah dan Hukum > Hukum (Umum) |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 21 Aug 2019 01:23 |
| Last Modified: | 21 Aug 2019 01:23 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/4251 |
Actions (login required)
 |
View Item |