TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT UNDANG UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

PUTRI SITI RAHAYU, NIM. 1521700096 (2019) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT UNDANG UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH.

[img]
Preview
Text
HALAMAN JUDUL.pdf

Download (859kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (624kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (246kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prosedur Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis” Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Merek mempunyai peran yang sangat penting dalam perdagangan barang atau jasa, untuk itu penulis ingin mengetahui permasalahan dalam skripsi ini yaitu Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa merek menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ? Dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari‟ah terhadap penyelesaian sengketa merek dan indikasi geografis ?Penelitian ini menggunakan metode library researt atau penelitian perpustakaan yaitu suatu penelitian yang menekankan sumber informasi dari Undang-undang Dasar, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, buku-buku hukum, jurnal, makalah dan menelaah dari berbagai macam literatur-literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan prosedur penyelesian sengketa merek. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur penyelesaian sengketa merek dapat di selesaikan dengan 2 jalur yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi, jalur litigasi ialah penyelesaian sengketa merek yang di laksanakan di pengadilan niaga. Adapun melalui jalur non litgasi dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase, mediasi, negosiasi, konsilidasi, dan pendapat ahli. Adapun dalam pandangan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur penyelesaian sengketa merek itu boleh dilakukan dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kata kunci : Prosedur, Penyelesaian Sengketa, Merek

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi
Depositing User: UPT Perpustakaan Pusat
Date Deposited: 23 Aug 2019 09:01
Last Modified: 23 Aug 2019 09:01
URI: http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/4303

Actions (login required)

View Item View Item