Indriyanti, Melisa (2024) SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR 1224/PID.B/2022/PN PLG). Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
cover fix.pdf Download (325kB) | Preview |
|
|
Text
abstrak fix.pdf Download (205kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.radenfatah.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
bab 1 fix.pdf Restricted to Registered users only Download (413kB) | Request a copy |
|
|
Text
bab 2 fix.pdf Restricted to Registered users only Download (860kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB 3 fix.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB IV fix.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) | Request a copy |
|
|
Text
daftar pustaka fix.pdf Download (231kB) | Preview |
Abstract
Tindak pidana Penganiayaan adalah tindak pidana terhadap tubuh yang sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, bahkan kematian. Dalam penelitian ini ada dua hal yang menjadi fokus penelitian, Pertama, bagaimana proses hukum terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan SZ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang. Kedua, bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh SZ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terkait dengan kasus, baik dari buku, jurnal maupun dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sedangkan teknik analisis data ini akan diklasifikasikan serta dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Palembang ini terjadi karena adanya kesalahpahaman antara pelaku dan korban, sehingga terjadilah penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka-luka. Atas dasar hal tersebut Anggota DPRD Kota Palembang dikenakan hukuman pidana penjara selama dua tahun delapan bulan, namun atas pertimbangan hakim maka hukumannya menjadi tujuh bulan . Adapun menurut pandangan Hukum Pidana Islam Anggota DPRD yang melakukan tindak pidana penganiayaan termasuk ke dalam golongan hukuman qishash dan diyat, karena telah melakukan penganiayaan, namun hukuman qishash dihilangkan karena pelaku dan korban telah melakukan perdamaian sehingga hanya dikenakan hukuman diyat atau ganti rugi sebagai bentuk permohonan maaf pelaku kepada pihak korban.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana Penganiayaan |
| Subjects: | 000 Komputer, Informasi, dan Referensi Umum > Bibliografi Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > 74231 - Hukum Pidana Islam (Jinayah) |
| Depositing User: | Melisa Indriyanti 1930103092 |
| Date Deposited: | 27 Dec 2024 03:08 |
| Last Modified: | 27 Dec 2024 03:08 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/43234 |
Actions (login required)
 |
View Item |