Nadiah, Siti (2024) SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No.179/Pid.Sus/2021/PN.Pli). Undergraduate Thesis thesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
|
Text
COVER NADD.pdf Download (50kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.radenfatah.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB I NADD.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB II NADD.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB III NADD.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB IV NADD.pdf Restricted to Registered users only Download (67kB) | Request a copy |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA NADD.pdf Download (176kB) | Preview |
Abstract
Permasalahan dalam penelitian ini adalah sanksi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual pada putusan pengadilan negeri Pelaihari no.179/Pid.Sus/2021/Pn.Pli, terdakwa merupakan seorang mucikari yang merekrut korban untuk dieksploitasi seksual, hakim memutus perkara dengan dakwaan kedua yaitu pasal 296 KUHP, seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007, Oleh karena itu pertanyaan pada skripsi ini adalah 1. Apakah penerapan sanksi pelaku tindak pidana perdagangan orang Untuk tujuan eksploitasi Seksual Dalam Putusan Pengadilan negeri Pelaihari no: 179/Pid.sus/2021/Pn.Pli Sesuai dengan tujuan pemidanaan? dan Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan ekploitasi seksual dalam putusan pengadilan negeri Pelaihari no: 179/Pid.sus/2021/Pn.Pli ?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpukan, Pertama, pada putusan pengadilan negeri tersebut penjatuhan putusan oleh hakim belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena pada pasal 296 KUHP membahas sanksi bagi orang yang menyewakan rumah atau kamar kepada perempuan atau laki-laki untuk berzina, sedangkan pada kronologi perkara terdakwa merupakan mucikari bukan orang yang menyewakan rumah atau kamar untuk korban, putusan tersebut juga dinilai tidak sesuai dengan pemidanaan yang dianut Indonesia. Kedua, Dalam perspektif hukum Islam putusan tersebut bertentangan dengan tujuan hukuman (uqubah), karena putusan hakim dinilai tidak memberikan efek jera kepada terdakwa, dalam hukum Islam terdakwa dapat dikenakan hukum ta’zir dan korban (sebagai pelaku zina) dijatuhi hukuman hadd zina, karena korban berstatus belum menikah maka hukumannya berdasarkan pezina ghairu muhsan. Kata Kunci: Sanksi, Perdagangan Orang, Eksploitasi seksual, Hukum Pidana Islam
| Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Sanksi, Perdagangan Orang, Eksploitasi seksual, Hukum Pidana Islam |
| Subjects: | Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam Syariah dan Hukum > Hukum (Umum) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > 74231 - Hukum Pidana Islam (Jinayah) |
| Depositing User: | SITI NADIAH 2020103080 |
| Date Deposited: | 24 Jan 2025 03:56 |
| Last Modified: | 24 Jan 2025 03:56 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/43779 |
Actions (login required)
 |
View Item |