SISKA APRILIA UTAMI, NIM. 1531500082 (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG DI PHK (PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA) TIDAK MENDAPATKAN PESANGON DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH.
|
Text
BAB HALAMAN PENDAHULUAN.pdf Download (996kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (392kB) | Preview |
|
|
Text
BAB KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Download (236kB) | Preview |
|
|
Text
LAMPIRAN-LAMPIRAN KARYA ILMIAH.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
PHK merupakan awal hilangnya mata pencaharian, berarti pekerja/buruh kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang menyebabkan pekerja/buruh dan keluarganya terancam kelangsungan hidupnya dan merasakan derita akibat dari PHK itu. Oleh karena itu untuk membantu atau setidak-tidaknya mengurangi beban pekerja/buruh yang di PHK, Undang-Undang Ketenagakerjaan mengharuskan atau mewajibkan perusahaan untuk memberikan uang pesangon. Namun kenyataannya masih ada perusahaan yang tidak memberikan pesangon bagi pekerja/buruh yang di PHK. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tidak mendapatkan pesangon dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta persamaan dan perbedaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kepustakaan (Library Research), yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif yaitu dengan mengemukakan seluruh permasalahan yang bersifat penjelasan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal, dan buku-buku. Sifat penelitian ini menggunakan metode analisis secara deskriptif komparatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas, juga dikemukakan perbedaan tersebut. Kemudian disimpulkan secara deduktif, sehingga hasil penelitian dapat dipahami secara mudah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa: (1). Di dalam hukum Islam pekerja/buruh dapat menuntut haknya terhadap perusahaan yang melakukan PHK, hal ini didasarkan pada QS. Al-Isra‟:34 bahwa perusahaan harus memenuhi janji yang dibuat diawal yaitu memberikan uang pesangon. (2). Apabila pekerja/buruh tidak mendapatkan haknya maka pekerja/buruh dapat melakukan proses melalui perundingan bipartit secara musyawarah terhadap perusahaan, jika tidak ditemukan kata mufakat maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan terhadap perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). (3). Persamaannya yaitu bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dalam Hukum Islam telah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dimana keduanya sama-sama melindungi hak. Sedangkan perbedaannya dalam hukum Islam perlindungannya lebih menekankan pada akad perjanjian, sedangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah jelas bahwa pekerja/buruh yang di PHK wajib mendapatkan pesangon. Kata Kunci: Pekerja/Buruh, PHK, Pesangon.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Syariah dan Hukum > Hukum (Umum) |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 13 Sep 2019 07:21 |
| Last Modified: | 13 Sep 2019 07:21 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/4533 |
Actions (login required)
 |
View Item |