TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN SKINCARE TANPA IZIN EDAR BPOM (PUTUSAN NOMOR 600/PID.SUS/2023/PN.LLG

PUSPITA SARI, SELVI (2025) TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN SKINCARE TANPA IZIN EDAR BPOM (PUTUSAN NOMOR 600/PID.SUS/2023/PN.LLG. Undergraduate Thesis thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG.

	Text COVER SKRIPSI SELVI PUSPITA SARI.pdf Download (331kB)
	Text ABSTRAK SKRIPSI SELVI PUSPITA SARI.pdf Download (314kB)
	Text BAB I SKRIPSI SELVI PUSPITA SARI.pdf Restricted to Registered users only Download (486kB) | Request a copy
	Text BAB II SKRIPSI SELVI PUSPITA SARI.pdf Restricted to Registered users only Download (607kB) | Request a copy
	Text BAB III SKRIPSI SELVI PUSPITA SARI.pdf Restricted to Registered users only Download (887kB) | Request a copy
	Text BAB IV SKRIPSI SELVI PUSPITA SARI.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI SELVI PUSPITA SARI.pdf.pdf Download (564kB)

Abstract

Penjualan skincare tanpa izin edar BPOM merupakan masalah yang serius dalam masyarakat modern, di mana produk skincare menjadi kebutuhan yang semakin meningkat. Banyak pelaku usaha memanfaatkan peluang ini dengan menjual produk ilegal yang sering kali mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Produk semacam itu tidak hanya melanggar peraturan hukum, tetapi juga membahayakan kesehatan konsumen dengan risiko kerusakan kulit, penyakit kronis, hingga kanker. Berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, penjualan produk tanpa izin edar merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman berat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penjualan skincare tanpa izin edar melanggar hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif, pelanggaran ini sudah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU Kesehatan, tetapi sanksi yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan dinilai terlalu ringan untuk memberikan efek jera. Dalam hukum Islam, tindakan ini termasuk jarimah ta'zir, di mana hukuman disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemudharatan. Persamaan antara hukum positif dan hukum Islam adalah keduanya melarang tindakan ini karena merugikan masyarakat. Namun, hukum Islam lebih menekankan pada aspek moral, keadilan, dan edukasi dalam pelaksanaan hukuman.

Item Type:	Thesis (Undergraduate Thesis)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Tindak Pidana, Skincare, Izin Edar BPOM, Hukum Positif, Hukum Islam
Subjects:	Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzhab
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > 74233 - Perbandingan Mazhab
Depositing User:	Selvi Puspita Sari 2130102036
Date Deposited:	21 May 2025 08:04
Last Modified:	21 May 2025 08:04
URI:	http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/46573

Actions (login required)

View Item