POLITISASI BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI ALAT KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF 2024(Studi Kasus Di Kecamatan Sukarami Kota Palembang)

Andriyani, Septiya (2025) POLITISASI BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI ALAT KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF 2024(Studi Kasus Di Kecamatan Sukarami Kota Palembang). Undergraduate Thesis thesis, UIN Raden Fatah Palembang.

	Text COVER SEPTI.pdf Download (24kB)
	Text ABSTRAK PDF Septiya.pdf Download (11kB)
	Text BAB 1 PDF septiya.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB) | Request a copy
	Text BAB 2 PDF Septiya.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB) | Request a copy
	Text BAB 3 PDF Septiya.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB) | Request a copy
	Text BAB 4 PDF Septiya.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB) | Request a copy
	Text BAB 5 PDF Septiya.pdf Restricted to Registered users only Download (9kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA PDF Septiya.pdf Download (230kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas praktik politisasi bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemilu Legislatif 2024. PKH merupakan program resmi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, namun dalam pelaksanaannya ditemukan indikasi pemanfaatan bantuan ini oleh aktor politik sebagai alat kampanye untuk menarik dukungan pemilih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara terhadap penerima manfaat dan pihak terkait. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori mobilisasi partisipasi, yang menjelaskan bagaimana aktor politik berupaya membangun basis dukungan melalui pemanfaatan program sosial sebagai sumber daya politik. Dalam konteks ini, bantuan PKH digunakan untuk menciptakan loyalitas politik, mengarahkan preferensi pemilih, dan mendorong partisipasi elektoral yang menguntungkan kandidat tertentu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bantuan PKH sering diasosiasikan dengan individu kandidat, sehingga memunculkan persepsi bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kemurahan hati pribadi, bukan bagian dari kebijakan negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa relasi antara elite politik dan masyarakat miskin kerap dibangun melalui pendekatan transaksional, bukan berdasarkan kesadaran kritis atau kepentingan jangka panjang. Politisasi bantuan sosial ini berpotensi melemahkan kualitas demokrasi karena menciptakan ketergantungan yang bersifat jangka pendek dan pragmatis. Selain itu, praktik ini mengaburkan batas antara fungsi negara dan kepentingan politik, serta menimbulkan ketimpangan dalam prinsip netralitas dan keadilan distribusi program sosial. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran publik mengenai hak atas bantuan negara dan mendorong pengawasan yang lebih kuat terhadap politisasi program sosial dalam kontestasi politik. Kata Kunci: Program PKH, Politisasi, Kampanye, Pemilihan Legislatif Abstract This study examines the practice of politicizing the Family Hope Program (PKH) social assistance during the 2024 Legislative Election. PKH is an official government program aimed at improving the welfare of poor families. However, in its implementation, there are indications that this assistance was utilized by political actors as a campaign tool to gain voter support. The study adopts a descriptive qualitative approach, using interview techniques with beneficiaries and relevant stakeholders. The analysis is based on the theory of participation mobilization, which explains how political actors attempt to build a support base by using social programs as political resources. In this context, PKH assistance is used to foster political loyalty, influence voter preferences, and encourage electoral participation that benefits certain candidates. The findings show that PKH assistance is often associated with individual candidates, creating the perception that the aid reflects personal generosity rather than state policy. This phenomenon indicates that the relationship between political elites and poor communities is often built on transactional approaches rather than critical awareness or long-term interests. The politicization of social assistance has the potential to undermine the quality of democracy by fostering short-term and pragmatic dependency. Moreover, such practices blur the line between state functions and political interests, and create disparities in the principles of neutrality and fairness in the distribution of social programs. Therefore, it is essential to raise public awareness regarding their right to government assistance and to strengthen oversight of the misuse of social programs in political contests. Keywords: PKH Program, Politicization, Campaign, Legislative Election

Item Type:	Thesis (Undergraduate Thesis)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Program PKH, Politisasi, Kampanye, Pemilihan Legislatif Keywords: PKH Program, Politicization, Campaign, Legislative Election
Subjects:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User:	Septiya Andriyani 2130702115
Date Deposited:	18 Jun 2025 04:06
Last Modified:	18 Jun 2025 04:06
URI:	http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/47065

Actions (login required)

View Item