ANALISIS SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENGGELEMBUNGAN SUARA PEMILU LEGISLATIF DALAM PASAL 532 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Fitriana, Destiria (2025) ANALISIS SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENGGELEMBUNGAN SUARA PEMILU LEGISLATIF DALAM PASAL 532 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. Undergraduate Thesis thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.

Preview	Text COVER.pdf Download (19kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (150kB) | Preview
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (460kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (745kB) | Request a copy
	Text BAB III..pdf Restricted to Registered users only Download (685kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB) | Request a copy
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (416kB) | Preview

Abstract

Pemilu merupakan agenda lima tahunan negara untuk memilih pemimpin legislatif dan eksekutif. Dengan terselenggaranya pemilu maka terwujudnya sarana demokrasi untuk mewujudkan sirkulasi pemimpin yang menyelenggarakan proses kenegaraan. Namun, terdapat hal yang tidak semestinya terjadi dalam pemilu yaitu penggelembungan suara. Penggelembungan suara adalah memanipulasi pemilu untuk meningkatkan perolehan suara kandidat yang disukai dan mengurangi perolehan suara kandidat lawan. Maka rumusan masalah terkait penelitian ini yaitu: Pertama, Bagaimana Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penggelembungan Suara Pada Pemilu Legislatif Dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kedua, Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penggelembungan Suara Pada Pemilu Legislatif. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif berdasarkan buku dan perundang-undangan serta hukum Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Sanksi pidana bagi pelaku penggelembungan suara pada pemilu legislatif dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan tegas mengatur ancaman pidana terhadap pelaku penggelembungan suara dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penggelembungan Suara Pada Pemilu Legislatif tergolong dalam kategori jarimah ta’zir, yaitu perbuatan melanggar yang larangannya disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadits, namun bentuk dan kadar hukumannya diserahkan kepada kewenangan hakim atau penguasa. Tujuan pemidanaan adalah untuk menjaga kemaslahatan umum (maslahah 'ammah), menciptakan keadilan ('adl), mencegah kejahatan (zawajir), serta memberikan efek perbaikan bagi pelaku (tarbiyah).

Item Type:	Thesis (Undergraduate Thesis)
Uncontrolled Keywords:	Sanksi, Pidana, Penggelembungan Suara, Pemilu
Subjects:	Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > 74231 - Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Depositing User:	Destiria Fitriana 2130103158
Date Deposited:	11 Aug 2025 08:38
Last Modified:	11 Aug 2025 08:38
URI:	http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/48537

Actions (login required)

View Item