RUMILA, SARI (2014) KEBIJAKAN POLITIKISLAM PEMERINTAH HINDIA BELANDA TERHADAPPELAKSANAAN IBADAH HAJI TAHUN 1859 M. Masters thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
RUMILA SARI.pdf Download (845kB) | Preview |
Abstract
Tesis yang berjudul “Kebijakan Politik Islam Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1859” dilatarbelakangi oleh kegagalan berbagai kebijakan politik haji kolonial Belanda dalam upaya mengurangi antusias masyarakat Hindia Belanda yang akan melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Selain itu, ordonansi dibuat dengan alasan adanya ketakutan dan kekhawatiran pemerintah Belanda terhadap para haji setelah pulang dari Mekah.Pemerintah Belanda menganggap para haji yang pulang dari Mekah menjadi tokoh agama yang sangat dihormati dan mereka membentuk gerakan perlawanan terhadap pemerinrah Belanda.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap kondisi masyarakat Indonesia pada masa itu, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pelaksanaan ibadah haji dan untuk mengetahui dampak kebijakan terhadap pelaksanaan ibadah haji. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan model penelitian pustaka (library research) dengan menelaah secara teliti berbagai literatur-literatur yang relevan. Pendekatan penelitian dengan menggunakan konsep keilmuwan, yaitu: ekonomis, sosiolagis, politis dan keagamaan. Sedangkan sumber datanya adalah primer dan skunder.Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah teknik heuristik dan interpretasi.Dengan menggunakan tehnik analisis data, yaitu interpretasi.Setelah dianalisa lalu ditulis dalam bentuk tulisan (historiografi). Penelitian menyimpulkan bahwa kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya berada di kelas bawah.Setelah adanya penguasaan bangsa asing (Belanda) atas Indonesia, oleh sebab itu menyebabkan masyarakat Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Penguasa yang memerintah menerapkan sistem yang merugikan rakyat dengan memerintahkan masyarakat untuk bercocok tanam sebanyak-banyaknya dan masyarakat diminta membayar pajak dua per lima persen dari penghasilan. Pemerintah mengambil alih segala aspek pemerintahan dan aktifitas keagamaan tidak berjalan dengan baik.Hal ini terbukti dengan dibuatnya kebijakan haji tahun 1859.Penguasaan tersebut berdampak adanya pembagian kelas dalam masyarakat Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, politik dan sosial keagamaan.Secara ekonomi, penguasaan bangsa asing (Belanda) menyebabkan mayoritas penduduk pribumi hidup di bawah kemiskinan sehingga untuk makan sehari-hari sangat sulit. Pemerintah Belanda mengawasi gerak para haji dengan cara membuat kebijakan tentang pelaksanaan haji. Keikutsertaan pemerintah Belanda dalam kehidupan sosial keagamaan. Faktor penyebab dibuatnya kebijakan yaitu dua faktor.Pertama faktor eksternal yaitu faktor yang yang muncul dari masyarakat Indonesia dan faktor internal yaitu faktor yang muncul dari pemerintah Indonesia sendiri.Pemerintah Belanda mengawasi gerak para haji dengan cara membuat kebijakan tentang pelaksanaan haji. Keikutsertaan pemerintah Belanda sehingga para haji tidak bebas untuk menunaikan ibadah haji, dengan adanya kebijakan haji tahun 1859 tentang pelaksanaan haji, maka berdampak pada penurunan jumlah jamaah haji ke tanah suci Mekah.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kebijakan, Politik, Hindia Belanda dan Ibadah Haji |
| Subjects: | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik |
| Depositing User: | PPS Pasca Sarjana |
| Date Deposited: | 14 Feb 2020 03:40 |
| Last Modified: | 14 Feb 2020 03:40 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/6337 |
Actions (login required)
 |
View Item |