LUKMIN, LUKMIN (2017) AKAD PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PALEMBANG. Masters thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
BAB I.pdf Download (157kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (227kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (71kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (105kB) | Preview |
Abstract
Masalah dalam penelitian ini adalah adanya akad pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Palembang, dengan menggunakan akad musyarakah, mudharabah dan murabahah, sementara keabsahan akad tersebut mengacu kepada keterpenuhan prinsip syariah yang diatur secara eksklusif dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Padahal fatwa-fatwa DSN MUI yang berkenaan dengan akad-akad itu terbit pada tahun 2000, sementara di sisi yang lain sudah terdapat ketentuan khusus mengenai perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Karenanya perlu dianalisis secara yuridis, apakah ketentuan prinsip syariah dalam fatwa DSN-MUI itu memiliki relevansi yang signifikan dengan praktik pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Palembang. Desain kajian ini adalah dalam bentuk penelitian kualitatif berbasis kajian pustaka yang bersifat yuridis normatif, dipaparkan secara deskriptif, dengan menggunakan metode content analysis. Data primernya adalah pedoman aplikasi akad pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Palembang. Kajian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan produk modal kerja yang diterapkan PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Palembang telah mengakomodasi asas ikhtiyari atau asas hurriyyah al ta’aqud yaitu adanya kebebasan bagi para pihak pembuat akad dalam menentukan pilihan. Seluruh prinsip syariah dalam fatwa-fatwa tersebut masih memiliki relevansi yang memadai, kecuali mengenai ketentuan formulasi akad yang secara lex specialis harus mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang mengatur formulasi akad sebagai kesepakatan tertulis. Aplikasi akad mudharabah, mengandung konsekuensi yuridis litigatif bahwa pihak bank tidak memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi, sebab esensi akad mudharabah adalah yad al amanah. Adapun dalam aplikasi akad murabahah, perolehan keuntungan bank harus memiliki dasar rasionalitas yang proporsional, agar tidak menimbulkan hak hukum bagi nasabah untuk mengajukan gugatan perdata berupa pembatalan akad atas dasar akad mengandung riba fadhl atau riba nasiah. Akad atau perjanjian pembiayaan modal kerja yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Palembang, telah mengakomodasi prinsip-prinsip perikatan yang diatur di dalam KUH Perdata, sejauh dilihat dari sudut pandang yang makro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip syariah yang diatur di dalam fatwa DSN-MUI, masih harus dilakukan harmonisasi yang akurat dengan ketentuan baru yang mengatur transaksi perbankan syariah.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information: | EKONOMI SYARIAH (S2) |
| Uncontrolled Keywords: | Pembiayaan Modal Kerja, PT. Bank Muamalat Indonesia |
| Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi |
| Depositing User: | PPS Pasca Sarjana |
| Date Deposited: | 26 Feb 2020 02:47 |
| Last Modified: | 26 Feb 2020 02:47 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/6484 |
Actions (login required)
 |
View Item |