Ciputra, Hardono (2016) SISTEM PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT SUKU ANAK DALAM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI DESA MUARA TIKU KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MURATARA (Skripsi). Other thesis, UIN Raden Fatah Palembang.
|
Text
BAB I.pdf Download (69kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (83kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (89kB) | Preview |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (56kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (19kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pernikahan adat masyarakat suku anak dalam (SAD) setelah di tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat SAD di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya. Secara umum diketahui bahwa adat pernikahan yang dilakukan Masyarakat SAD mempunyai tradisi tersendiri yang bersumber dari adat istiadat, pada mulanya hak perwalian dalam pelaksanaan pernikahan dipegang oleh Kepala Suku, bukan oleh wali nasab atau wali hakim seperti dalam syariat Islam, hal ini bertolak belakang dengan UU NO.1 Tahun 1974 Bab I Pasal 2 Ayat 1 yang mengatakan Bahwa perkawinan Sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu. Judul pada Skripsi ini adalah Sistem Pernikahan Adat Masyarakat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA). Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini didasarkan pada tipe penelitian deskriftik kualitatif yakni menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan dengan sejelas-jelasnya dari data yang terkumpul, mengedit, mengklasifikasi dan diperiksa kembali kelengkapannya, kemudian disimpulkan secara induktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus kemudian ditarik secara umum sehingga penyajian penelitian ini dapat dipahami dengan mudah. Sementara tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah data Primer yang diperoleh dari lokasi penelitian melalui observasi, wawancara dokumentasi dan data sekunder yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan SAD setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang antara lain meliputi sebelum pernikahan perkenalan dan berasan (meminang), kemudian upacara perkawinan dan upacara (resepsi) yang dilaksanakan sesuai adat yang turun temurun, di dalam pelaksanaannya juga banyak kesamaan dengan adat masyarakat yang berada di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian setelah masuknya pengaruh ajaran Islam, seiring itu pula perwalian yang semula dipegang Kepala Suku beralih ke wali nasab yang berhak menikahkan anaknya. Dengan demikian terpenuhi salah satu rukun nikah yang menjadi masalah dalam skripsi ini, dan mengenai pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 juga terpenuhi dengan dikembalikannya hak wali Nasab tersebut. Sehingga pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat SAD dikatakan sah baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan dicatat oleh KUA melalui bantuan seorang P3N.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | P3N, Sistem Pernikahan Adat Masyarakat, KUA. |
| Subjects: | Syariah dan Hukum > Hukum (Umum) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 10 Jun 2016 02:33 |
| Last Modified: | 10 Jun 2016 02:33 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/688 |
Actions (login required)
 |
View Item |