ANALISIS TERHADAP DAMPAK WAJIB PAJAK KULINER BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA PALEMBANG NOMOR 2 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kelurahan Pahlawan Kota Palembang)

EFENDI, SINTIA (2020) ANALISIS TERHADAP DAMPAK WAJIB PAJAK KULINER BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA PALEMBANG NOMOR 2 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kelurahan Pahlawan Kota Palembang). Other thesis, UIN Raden Fatah Palembang.

	Text skripsi BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB)
	Text skripsi BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)
	Text skripsi BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (101kB)
	Text skripsi BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB)
	Text skripsi BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB)

Abstract

Penelitian dengan judul analisis terhadap dampak wajib pajak kuliner berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi Kelurahan Pahlawan Kota Palembang). Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. pajak yang dibuat pemerintah dikenakan untuk masing-masing sektor usaha yang berbeda. Untuk usaha di bidang kuliner daerah Kota Palembang dikenakan Pajak kuliner atau biasa disebut pajak restoran yang termasuk pajak daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Karena dalam Peraturan Daerah ini dijelaskan tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% di mana yang menjadi wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, dan yang termasuk objek pajak restoran ialah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai omzet penjualannya sudah mencapai Rp. 3.000.000,00 per bulan. Tetapi banyak pemilik UMKM yang tidak setuju dengan pemberlakuan pajak daerah tersebut. Dari penjelasan ini, maka rumusan permasalahannya pertama, bagaimana dampak wajib pajak kuliner dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah di Kelurahan Pahlawan Kota Palembang. Kedua, bagaimana analisis terhadap dampak wajib pajak kuliner dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah di Kelurahan Pahlawan Kota Palembang dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metodologi penelitian ini menggunakan metode empiris (field research) untuk mengetahui analisis terhadap dampak wajib pajak restoran berdasarkan perda No. 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dalam perspektf hukum ekonomi syariah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisa hasil wawancara dengan objek pajak atau pemilik rumah makan. Peneliti menggunakan proses observasi dan wawancara dalam pengumpulan data. Berdasarkan hasil peneltian dapat disimpulkan bahwa wajib pajak akan terkena pengaruh pada harga produk yang dijual sehingga akan berdampak pada kurangnya konsumen dan penurunan hasil penjualan, juga karena standar pajak yang ada dalam perda terlalu kecil dan tidak bersifat adil, sehingga bertentangan dengan salah satu nilai dalam hukum ekonomi syariah yaitu nilai keadilan (al’adl).

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	Syariah dan Hukum > Hukum (Umum)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	UPT Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	17 Dec 2020 04:07
Last Modified:	25 May 2022 03:59
URI:	http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/8115

Actions (login required)

View Item