KONFLIK KEPENTINGAN ANTAR PARTAI POLITIK DALAM PROSES PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PALEMBANG

MANDALA PUTRA, TOMI (2021) KONFLIK KEPENTINGAN ANTAR PARTAI POLITIK DALAM PROSES PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PALEMBANG. Undergraduate Thesis thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

[img]
Preview
Text
TOMI MANDALA PUTRA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
TOMI BAB 1.pdf

Download (824kB) | Preview
[img]
Preview
Text
TOMI BAB II.pdf

Download (461kB) | Preview
[img]
Preview
Text
TOMI BAB III.pdf

Download (990kB) | Preview
[img]
Preview
Text
TOMI BAB IV.pdf

Download (608kB) | Preview
[img]
Preview
Text
TOMI BAB V.pdf

Download (255kB) | Preview
[img]
Preview
Text
TOMI DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) membahas hal-hal yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual. Penyusunan RUU PKS berangkat dari banyaknya peristiwa kekerasan seksual yang korbannya didominasi kaum perempuan. RUU PKS mengalami konflik sehingga terjadinya dua Partai Pro dan Kontra Terkait Proses Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang tak kunjung di Sah kan. Peneliti menggunakan Metode Kualitatif dengan cara Wawancara yang dilakukan langsung dengan Partai Pro dan Kontra, yaitu Partai PKB dan Partai PKS. Hasil yang didapat dari wawancara Tentunya Partai PKB sangat mendukung, karena sesuai arahan dari DPRI pusat sangat mendukung jika memang benar ada beberapa pihak yang mengaggap RUU ini melegalkan zina atau mendukung seks bebas itu mungkin kurang pemahaman. Namun, Dari Pihak Partai PKS memaknai Rancangan Undang Undang Kekerasan Seksual ini sebagai Rancangan Undang Undang yang tidak sesuai dengan norma agama yang ada, maka dari itu partai PKS mengajukan beberapa perubahan salah satunya terhadap judul yaitu Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Rancangan Undang Undang Penghapusan Kejahatan Seksual yang mana kemudian fokus dari Rancangan Undang Undang ini tidak hanya membahas kekerasan saja melainkan membahas segala bentuk kejahatan seksual.

Item Type: Thesis (Undergraduate Thesis)
Subjects: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User: Unnamed user with email perpustakaanfisip@radenfatah.ac.id
Date Deposited: 06 Sep 2021 06:45
Last Modified: 06 Sep 2021 06:45
URI: http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/9593

Actions (login required)

View Item View Item