PENDAPAT KARYAWAN TERHADAP KEBIJAKAN PERUSAHAAN MENGENAI KETETAPAN UPAH LEMBUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Gardu Induk Sungai Kedukan Banyuasin Sumsel)

OKTAYANA, RIKA (2019) PENDAPAT KARYAWAN TERHADAP KEBIJAKAN PERUSAHAAN MENGENAI KETETAPAN UPAH LEMBUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Gardu Induk Sungai Kedukan Banyuasin Sumsel). Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (684kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (546kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (205kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB KESIMPULAN DAN SARAN.pdf

Download (386kB) | Preview

Abstract

Skripsi berjudul, Pendapat Karyawan Terhadap Kebijakan Perusahaan Mengenai Ketetapan Upah Lembur di Gardu Induk Sungai Kedukan Banyuasin Sumatera Selatan. Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. (1) Bagaimanakah pendapat karyawan terhadap kebijakan perusahaan mengenai ketetapan upah lembur, (2) Bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kebijakan perusahaan mengenai ketetapan upah lembur bagi kesejahteraan hidup karyawan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, yakni penelitian dilakukan secara langsung dalam kehidupan masyarakat untuk menghimpun data tentang masalah tertentu yaitu pendapat karyawan terhadap kebijakan perusahaan dalam menetapkan sisitim flating terhadap upah lembur, serta penelitian kepustakaan, yakni dengan menelaah buku�buku keperpustakaan dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Pendapat karyawan Gardu Induk Sungai Kedukan terhadap kebijakan perusahaan mengenai ketetapan upah lembur, karyawan merasa kurang puas dengan kebijakan baru yang diberlakukan perusahaan mengenai ketetapan upah lembur dengan sistim tetap atau flating,karena karyawan merasakan dampak dari pengurangan nominal yang berbeda jauh dengan nominal upah lembur berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.102/MEN/VI/2004. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kebijakan perusahaan mengenai ketetapan upah lembur bagi kesejahteraan hidup karyawan, dinilai kurang layak untuk kesejahteraan biaya hidup karyawan, serta tidak ada rasa saling ridho dengan akad (perjanjian) yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam Hukum Islam, perjanjian yang dilakukan dengan keterpaksaan atau sikap tidak rela ini tidak sah.

Item Type: Thesis (Undergraduate Thesis)
Subjects: Syariah dan Hukum > Hukum (Umum)
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > 74234 - Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Depositing User: UPT Perpustakaan Pusat
Date Deposited: 18 Oct 2021 07:19
Last Modified: 18 Oct 2021 07:19
URI: http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/17444

Actions (login required)

View Item View Item