RISKIYAH, WASIATUR (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA LOKAL PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH. Masters thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
![[img]](http://repository.radenfatah.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (589kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (915kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (836kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (365kB) | Preview |
|
|
Text
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA LOKAL PASCA.pdf Download (182kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (387kB) | Preview |
Abstract
Sebagai Negara hukum yang menjungjung tinggi prinsip supermasi hukum yang merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan kedaulatan rakyat, yang memiliki makna bahwa supermasi hukum berarti adanya jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum dan politik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, Negara hukum memiliki konsekuensi bahwa segala tindakan yang dilakukan dalam suatu Negara tidak boleh melanggar aturan yang telah dibuat melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain keberlakuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, terdapat sangat banyak peraturan yang diberlakukan termasuk peraturan mengenai Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan atau perburuhan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang di disharmonisasikan ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya di singkat Undang-Undang Cipta Kerja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Lokal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?” Dan “Bagaimana Analisis Perspektif Siyasah Syar’iyyah Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Lokal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?”. Penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis-normatif yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum dari hasil riset kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Selanjutnya data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dengan pokok permasalahan yaitu Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Lokal Pasca Berlakunya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah dalam perlindungan hukum regulasi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi UndangUndang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dirasa belum memberikan perlindungan bagi tenaga kerja secara maksimal. Menurut prinsip-prinsip siyasah syar’iyyah yang ditawarkan oleh Muhammad Tahir Azhary, peran pemerintah dalam disharmonisasi Undang-undang cipta kerja belum sejalan dengan prinsip menegakkan keadilan, prinsip musyawarah, prinsip kesamaan, prinsip penegakkan hak asasi manusia, dan prinsip kesejahteraan. Dan selain itu, penerapan 5 pilar maqashid syariah Imam Syatibi belum sejalan seutuhnya dengan beberapa teori maqashid syariah seperti penyalahan terhadap perlindungan agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-aql), keturunan (hifdz al-nasl). Namun dianggap sudah sejalan dalam memelihara harta (hifdz al-maal), karena upah yang diberikan berdasarkan dalam perjanjian. Tetapi belum sejalannya beberapa konsep maqashid syariah sehingga menyebabkan belum tercapainya kemaslahatan secara utuh menyeluruh. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Omnibus Law, Maqashid Syariah
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum, Omnibus Law, Maqashid Syariah |
| Subjects: | Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara |
| Divisions: | Pascasarjana > Program Magister > 74135 - Hukum Tatanegara (Siyasah) (S2) |
| Depositing User: | UPT PERPUSTAKAAN #3 |
| Date Deposited: | 02 Jun 2022 03:55 |
| Last Modified: | 02 Jun 2022 03:55 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/20492 |
Actions (login required)
 |
View Item |