TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT UNDANG UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

SITI RAHAYU, PUTRI (2019) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT UNDANG UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

[img]
Preview
Text
BAB I putri siti rahayu.pdf

Download (637kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II putri siti rahayu.pdf

Download (606kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III putri siti rahayu.pdf

Download (716kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prosedur Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis” Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Merek mempunyai peran yang sangat penting dalam perdagangan barang atau jasa, untuk itu penulis ingin mengetahui permasalahan dalam skripsi ini yaitu Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa merek menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ? Dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari‟ah terhadap penyelesaian sengketa merek dan indikasi geografis ?Penelitian ini menggunakan metode library researt atau penelitian perpustakaan yaitu suatu penelitian yang menekankan sumber informasi dari Undang-undang Dasar, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, buku-buku hukum, jurnal, makalah dan menelaah dari berbagai macam literatur-literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan prosedur penyelesian sengketa merek. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur penyelesaian sengketa merek dapat di selesaikan dengan 2 jalur yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi, jalur litigasi ialah penyelesaian sengketa merek yang di laksanakan di pengadilan niaga. Adapun melalui jalur non litgasi dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase, mediasi, negosiasi, konsilidasi, dan pendapat ahli. Adapun dalam pandangan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur penyelesaian sengketa merek itu boleh dilakukan dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Item Type: Thesis (Undergraduate Thesis)
Subjects: Syariah dan Hukum > Hukum (Umum)
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > 74234 - Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Depositing User: UPT Perpustakaan Pusat
Date Deposited: 14 Sep 2021 01:11
Last Modified: 14 Sep 2021 01:11
URI: http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/10597

Actions (login required)

View Item View Item