AFSARI, MAYA (2019) TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Jo. PASAL 64 AYAT (1) KUHP. Undergraduate Thesis thesis, UIN Raden Fatah Palembang.
|
Text
B. BAB-I.pdf Download (289kB) | Preview |
|
|
Text
C. BAB II.pdf Download (287kB) | Preview |
|
|
Text
D. BAB-III.pdf Download (535kB) | Preview |
|
|
Text
E. BAB-IV.pdf Download (221kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini berjudul Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara berlanjut menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kedua, bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi tindak pidana korupsi secara berlanjut. Tujuan penelitian adalah mengetahui sanksi terhadapa pelaku tindak pidana korupsi secara berlanjut dalam perspektif hukum positif dan fiqh jinayah. Metode yang dipakai untuk penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (Libray research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukun primer adalah sumber data pokok yang digunakan sebagai sumber rujukan utama dalam memperoleh data, seperti al-Qur’an, al-Hadits, Undang-undang dan buku�buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan terhadap data-data primer berupa, majalah, makalah-makalah ilmiah, diktat dan data-data lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tertier adalah sumber data tambahan yang memberikan penjelasan terhadap data-data sekunder berupa website dan artikel. Teknik analisis data adalah mengklasifikasi data yang sudah ada, yakni data primer, sekunder, dan data tertier. Setelah data diklasifikasi penulis berusaha menganalisis data primer, sekunder dan tertier. Kemudian setelah di analisis, penulis berusaha untuk menyimpulkan. Tinjauan pustaka menunjukan bahwa masih perlu diperhatikan efektifitas dari pasal 64 Ayat (1) KUHP oleh penuntut umum jika dijadikan dasar memperberat hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi. Dari hasil punelitian didapatkan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat di analogikan (qiyas) dengan jarimah sariqah atau hirabah karena memiliki unsur yang berbeda. Sehingga sanksinya termasuk kedalam hukuman ta’zir berupa pidana penjara, denda serta penyitaan dan perampasan harta yang apabila diperoleh dari hasil korupsi. Berakaitan dengan tindak pidana korupsi secara berlanjut maka hukuman ta’zir bahkan bisa jauh lebih berat dalam penjatuhannya mulai dari penjara sampai hukuman mati. Kata kunci: Korupsi, Perbuatan berlanjut, Tindak Pidana
| Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
|---|---|
| Subjects: | ?? L1 ?? |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > 74230 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 29 Sep 2021 01:16 |
| Last Modified: | 29 Sep 2021 01:16 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/14120 |
Actions (login required)
 |
View Item |