TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA PADA MASYARAKAT MISKIN DI DESA AIR LIMAU KECAMATAN RAMBANG DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM.[SKRIPSI]

Anggraeni, Lela (2017) TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA PADA MASYARAKAT MISKIN DI DESA AIR LIMAU KECAMATAN RAMBANG DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM.[SKRIPSI]. Diploma thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

[img]
Preview
Text
LELA ANGGRAENI 13170043.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Menjadi pokok permasalahan yaitu : bagaimana pelaksanaan dan kriteria pembagian bantuan stimulan perumahan swadaya pada masyarakat miskin di desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muarae Enim ?. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap bantuan stimulan perumahan swadaya pada masyarakat miskin di desa Air Limau kecamatan Ramabang Dangku kabupaten Muara Enim?. Metode penelitian lapangan, di mana data primer diperoleh dari informan secara langsung dilokasi penelitian melalui wawancara, serta data sekundernya yang berasal dari buku, media elektronik dan jenis penelitian yang ada. Semua data yang diperoleh melalui tehnik wawancara dan dokumentasi dan kemudian menarik kesimpulan melalui konsep analisis kualitatif. Kriteria bantuan bedah rumah.(a) Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat.(b) type rumah 4x6.(c) Tidak mempunyai kakus (MCK) (d) Rumah yang dimiliki dengan kondisi rusak dinding, lantai dan atap tidak memenuhi standar layak huni. (e) mempunyai tanah, Surat yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi. (f) Fotokopi sertifikat hak tanah (g) Fotokopi kartu keluarga dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili lokasi pembangunan perumahan swadaya. Menurut Tinjaun Fiqh Muamalah program bedah rumah pada masyarakat miskin di desa Air Limau masih belum sesuai di karenakan ketidak adilan seorang pemimpin dalam memilih objek dan subjek yang tepat sehingga apa yang terjadi di lapangan menyebabkan kecemburuan sosial karena masyarakat yang seharusnya masuk dalam kriteria bantuan bedah rumah tergeser oleh masyarakat yang memilki hubungan kekerabatan dengan dengan aparatur desa walaupun masuk dalam kriteria bantuan bedah rumah.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: ?? BP ??
Depositing User: UPT Perpustakaan Pusat
Date Deposited: 15 Nov 2017 08:13
Last Modified: 15 Nov 2017 08:13
URI: http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/1470

Actions (login required)

View Item View Item