Lestari, Anggun (2019) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL MANTAN NARAPIDANA IKUT PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
HALAMAN JUDUL.pdf Download (988kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (480kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (733kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (682kB) | Preview |
|
|
Text
BAB KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Download (430kB) | Preview |
Abstract
Dalam Negara yang menganut paham demokrasi diperlukan sebuah pemilihan umum, pemilihan umum merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi. Setiap orang memiliki hak politiknya termasuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah namun status mantan narapidana seseorang ternyata dapat membatasi hak politiknya dalam partisipasi mencalonkan diri sebagai pejabat negara dan putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 tentang mantan narapidana dapat mengikuti pemilihan kepala daerah dengan syarat mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana Hubungan antara Hak Asasi Manusia dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Mantan Narapidana yang Ikut Pemilihan Kepala Daerah. (2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Mantan Narapidana Ikut Pemilihan Kepala Daerah. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa Al-Qur’an, Hadis dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang di ambil dari literatur-literatur seperti buku wasiat, fiqh mawaris internet, dan Jurnal. adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Kajian tersebut diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Hubungan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Mantan Narapidana yang Ikut Pemilihan Kepala Daerah dimana Hak politik mantan narapidana dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. pelarangan mantan narapidana yang ikut pemilihan kepala daerah melanggar ix ketentuan Undang-Undang pasal 28 huruf D dan juga membatasi hak asasi manusia dalam berdemokrasi karena setiap orang adalah sama dimata hukum. Dan ditinjau dari hukum Islam bahwa mantan narapidana boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah mantan narapidana juga termasuk umat dalam negara yang harus dilindungi hak-haknya, apabila bertaubat dengan sungguh-sunguh.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
|---|---|
| Subjects: | Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > 74231 - Hukum Pidana Islam (Jinayah) |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 05 Oct 2021 04:54 |
| Last Modified: | 20 Oct 2023 01:45 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/15544 |
Actions (login required)
 |
View Item |