MAHENDRA, MUHAMMAD RAKA (2021) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
1.pdf Download (659kB) | Preview |
|
|
Text
2.pdf Download (438kB) | Preview |
|
|
Text
3.pdf Download (308kB) | Preview |
|
|
Text
4.pdf Download (134kB) | Preview |
|
|
Text
DF.pdf Download (553kB) | Preview |
|
|
Text
KOVER.pdf Download (659kB) | Preview |
Abstract
Dalam sistem pemerintahan negara terdapat lembaga legislatif sebagai penyalur aspirasi rakyat. Dalam pemerintahan Indonesia dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan dalam pemerintahan Islam dikenal dengan Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi. Sebelum terjadinya reformasi, peran DPR di Indonesia belum berjalan sesuai dengan UUD 1945. Namun, setelah reformasi peran DPR sudah berjalan dengan baik setelah dilakukannya amandemen UUD 1945. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Hukum Tata Negara Indonesia?; (2) Bagaimana Peran Dewan Perwakilan Rakyat (Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi) dalam Fiqh Siyasah?; dan (3) Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi dalam Hukum Tata Negara Indonesia dan Fiqh Siyasah?. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (Library Research) yang bersifat deskriptif komparatif dengan menggunakan metode normatif dimana penulis menganalisis satu sumber data yaitu data sekunder yang artinya data tersebut dipilah menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran DPR yaitu mengawasi jalannya pemerintahan, membentuk UU, dan memberikan pertimbangan yang menyangkut rakyatnya. Sedangkan peran Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi yaitu memilih dan memberhentikan kepala negara, membuat peraturan hukum dan bermusyawarah menyelesaikan masalah umatnya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa kedua lembaga ini banyak memiliki kesamaan dalam menjalankan perannya dalam sistem pemerintahan, serta keduanya juga memiliki beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari : (a) Kedudukannya dalam pemerintahan; (b) Cara memilih dan melantik kepala negara; (c) Menjalankan tugasnya di pemerintahan; (d) Sistemnya dalam pemerintahan; serta (e) Dalam keanggotanya di pemerintahan. Kata Kunci : Lembaga Legislatif, Peran, Hukum Tata Negara, Fiqh Siyasah
| Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
|---|---|
| Subjects: | 200 Agama > 297 Islam > 2x4 Fiqih 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 320 Ilmu politik > Legislatif > Badan-badan legislatif 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 340 Hukum > Hukum konstitusional dan administratif (Hukum tata negara) > Struktur, kekuasaan dan fungsi pemerintah Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzhab |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > 74233 - Perbandingan Mazhab |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 05 Nov 2021 08:45 |
| Last Modified: | 05 Nov 2021 08:45 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/18289 |
Actions (login required)
 |
View Item |