Adenur Yatna, NIM. 14170003 (2018) KENAIKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH. Diploma thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
Text
ADENUR YATNA (14170003).pdf Download (1MB) |
Abstract
Peraturan mengenai Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah, Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor bukanlah hal baru yang diatur dalam peraturan tersebut. Masyarakat pada umumnya masih banyak yang belum mengetahui tentang Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut, tentunya dalam penerapan adanya dampak positif maupun negatif dari peraturan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan data-data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengalami kenaikan sebesar 100% sampai 275%, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut dengan Jizyah dan perpajakan itu boleh jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, jika tidak maka harus dihapuskan. viii Kata kunci: Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016, Hukum Ekonomi Syariah
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu sosial, Sosiologi dan Antropologi > 330 Ekonomi |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 14 Feb 2019 07:49 |
Last Modified: | 14 Feb 2019 07:49 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/2677 |
Actions (login required)
View Item |