TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERUSAKAN FASILITAS PUBLIK (PUBLIC DOMAIN) SAAT DEMONSTRASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1875/PID.B/2020/PN.PLG)

AISYA, AISYA (2023) TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERUSAKAN FASILITAS PUBLIK (PUBLIC DOMAIN) SAAT DEMONSTRASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1875/PID.B/2020/PN.PLG). Undergraduate Thesis thesis, UIN Raden Fatah Palembang.

[img]
Preview
Text
DRAFT CETAK BUKU AISYA 1920103060-1.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Namun tidak bisa dipungkiri dengan bertambahnya peraturan bertambah pula pelanggaran terhadap peraturan itu. Salah satunya seperti konflik antar masyarakat dengan pemerintah, yang terjadi saat demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Palembang, yang mengakibatkan perusakan dan berujung pada Pengadilan. Perusakan tersebut diatur dalam pasal 170 ayat (1) dan diancam pidana selama lima tahun enam bulan, tetapi kenyataannya pada kasus perusakan di atas pelaku hanya dijatuhi hukuman percobaan yang tentunya hukuman tersebut tidak sesuai dengan ketetuan pasal 170 ayat (1) sehingga penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang kasus ini, dengan fokus permasalahan yang pertama Apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1875/Pid.B/2020 /PN.Plg tentang Perusakan Fasilitas Publik (Public Domain) saat demonstrasi. Kedua, Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Hakim Nomor 1875/Pid.B/2020/PN.Plg. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (Library Research), menggunakan data sekunder, serta teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Yang diperoleh dari penelitian ini ialah secara yuridis tidak ada satupun saksi dan bukti-bukti yang dapat membuktikan dakwaan penuntut umum, dan secara non yuridis terdakwa tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana dan terdakwa menyesali perbuatannya, sehingga hukum pidana percobaan tersebut di anggap telah memberikan efek jera. Pandangan Hukum Pidana Islam mengenai putusan yang ditetapkan Hakim tersebut dianggap belum sesuai (terlalu ringan). Karena dalam pandangan Hukum Pidana Islam pengerusakan barang milik Negara dalam hal ini berupa mobil dinas, saat demonstrasi kepada pemerintah, maka dinilai masuk kedalam situasi pemberontakan. Sedangkan hukuman bagi pelaku pemberontakan itu sendiri ialah hukuman mati. Kata Kunci: Perusakan, Pidana Percobaan, Pemberontakan

Item Type: Thesis (Undergraduate Thesis)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Perusakan, Pidana Percobaan, Pemberontakan
Subjects: Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > 74231 - Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Depositing User: AISYA 1920103060
Date Deposited: 13 Jul 2023 02:36
Last Modified: 13 Jul 2023 02:36
URI: http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/28839

Actions (login required)

View Item View Item