ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DALAM KARTU KELUARGA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITINJAU DARI HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KGS.NURDIN YASIN, Nurdin and Antasari, Rr. Rina and Harun, Muhammad (2022) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DALAM KARTU KELUARGA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITINJAU DARI HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Preview

Text Tesis Kgs. nurdin Final editan.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Di era sekarang ini, Perkawinan tidak tercatat sudah tidak asing lagi bagi kita dan sering kita dengar dalam keseharian kita, Perkawinan tidak tercatat yaitu perkawinan yang dilakukan dengan berdasarkan Syari’at, namun tetapi perkawinannya tidak dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nikah siri itu perkawinan yang biasa dilakukan dengan berdasarkan Syari’at, namun tetapi perkawinannya tidak dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 menyebutkan nikah siri untuk membuat SPTJM Perkawinan sebagai pertanggung jawaban secara yuridis formal maupun non-formal dikalangan masyarakat luas. Tetapi bagaimana Kedudukan Peraturan Menteri dalam Negeri ini jika dilihat dari aspek hirarki peraturan perundangan-undangan? berdasarkan Peraturan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Kedudukan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 bukan bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan yang tertuang pada Pasal 7 UU tersebut tetapi peraturan delegated legislation atau peraturan yang diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan yang ada di Pasal 7. Eksistensi Permendagri delegated legislation dengan peraturan pelaksana (verordnung) yang disejajarkan juga dengan aturan otonom (autonome satzung) seperti Undang-Undang, Perpu dan PP. Aturan-aturan tersebut merupakan peraturan yang berada di bawah undang-undang, yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang. Pandangant hukum Islam dapat disebut sebagai Marsalah Mursalah karena Permendagri tersebut merupakan sesuatu yang dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia serta apa yang baik menurut akal juga selaras dan sejalan dengan tujuan syari’a dalam menetapkan hukum. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif) penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif yang dilakukan dengan mengungkapkan, menguraikan data dengan menggunakan pendekatan Statue Approach dan penulis juga menggunakan metode Content analysis. Kata Kunci : Pencatatan Perkawinan, Hirarki, kedudukan aturan

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Pencatatan Perkawinan, Hirarki, kedudukan aturan
Subjects:	Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions:	Pascasarjana > Program Magister > 74135 - Hukum Tatanegara (Siyasah) (S2)
Depositing User:	KGS. NURDIN YASIN 2030105007
Date Deposited:	24 Jul 2023 02:53
Last Modified:	24 Jul 2023 02:53
URI:	http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/29074

Actions (login required)

View Item